Ketua DPRK Sorong Soroti Pimpinan Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna LKPj Bupati 2024

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sorong menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sorong 2024 melalui surat Nomor 100.1.7/1906 tertanggal 27 Maret 2025. 

Pihak legislatif selanjutnya membahas LKPj tersebut lalu memberikan rekomendasi sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Baca juga: Ketua DPRK Sorong: Hardiknas Momentum Perbaiki Pendidikan di Pelosok

Rekomendasi disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRK, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (3/4/2025) sore.

"Rekomendasi dituangkan dalam keputusan dewan terhadap LKPj sebagai bentuk evaluasi dan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan masukan dari masing-masing fraksi dan hasil rapat sebelumnya," ujar Ketua DPRK Sorong Mawardi Nur.

Baca juga: Akses Layanan Kesehatan di Kabupaten Sorong Belum Merata, Bidang THT-KL Butuh Perhatian Khusus

Ia menegaskan pentingnya rekomendasi tersebut agar dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah sehingga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan buat kepentingan sesaat atau kelompok tertentu.

Mawardi mengajak semua elemen mendukung pemerintahan daerah yang baru dalam merealisasikan visi-misinya.

"Tidak boleh ada visi-misi masing-masing perangkat daerah (PD)," katanya.

Baca juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, Kabupaten Sorong Bebaskan BPHTB dan Biaya PBG

Politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti para kepala PD agar lebih aktif hadir dalam rapat paripuran.

Menurut Mawardi, para pimpinan instansi tersebut yang nantinya akan menindaklanjuti setiap program dan kebijakan yang dibahas dalam rapat dewan.

"PD harus berinovasi dan menciptakan terobosan demi kemajuan Kabupaten Sorong. Selain itu perlunya efisiensi anggaran dan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah ) di tengah keterbatasan dana yang dihadapi daerah," ucapnya. (tribunsorong.com/aldy tamnge)