Pemkab Sorong Selatan Dorong Perlindungan Hutan dan Hak Masyarakat Adat

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan mendorong perlindungan hutan serta hak-hak masyarakat adat dalam pertemuan bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berlangsung di Kota Sorong.

Baca juga: Komite II DPD RI Dorong Identitas Resmi dan Insentif untuk Penjaga Hutan di Papua Barat Daya

Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodory menyampaikan bahwa pertemuan antara kepala daerah dan Komite II DPD RI pada prinsipnya bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat di daerah tersebut.

“Saya sudah tegaskan bahwa kami di pemerintah daerah pada dasarnya menerima kebijakan dari pusat. Namun, kami tetap berkomitmen untuk menjaga hak masyarakat atas tanah dan hutan adatnya,” ujar Yohan saat ditemui di Kota Sorong, Kamis (8/5/2025).

Baca juga: Ketua Komite II DPD RI Bongkar Miskonsepsi Status Hutan di Papua Barat Daya

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan di daerah harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan mereka, khususnya di wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

Menurutnya, masyarakat adat selama ini tidak menolak kebijakan pusat, selama kebijakan tersebut tidak berpotensi menimbulkan gesekan atau praktik perampasan hak atas tanah adat.

“Kalau pembangunan infrastruktur ingin dilakukan, maka perlu ada pemetaan dan kajian yang matang. Hal ini penting agar tidak merampas ruang hidup serta hak masyarakat adat,” tegasnya.

Yohan juga menyampaikan pesan bahwa setiap kunjungan pemerintah pusat ke Tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya, sebaiknya mempertimbangkan secara matang aspek kultur dan budaya lokal.

Ia berharap, melalui pertemuan ini, ke depannya setiap kebijakan yang masuk ke wilayah tersebut dapat mempertimbangkan aspek ekologi, serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga tidak merugikan masyarakat adat. (tribunsorong.com/safwan ashari)