Jelang Audit BPK, Wabup Maybrat Minta Pejabat hingga Pihak Ketiga Kooperatif

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solossa menyampaikan beberapa atensi untuk jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya dalam menghadapi pemeriksaan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Baca juga: Ada Pegawai Absen Belasan Tahun dan Status Meninggal Masih Gajian, Wabup Maybrat: Evaluasi Total

Hal-hal yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan pendahuluan, seperti dokumen harus dipersiakan sebaik-sebaiknya oleh para pejabat eselon II dan III, serta eselon IV yang sempat terlibat sebagai PPK-PPTK dan juga bendahara pengeluaran.

"Dokumen laporan keuangan itu kemudian dikirim ke BPK Perwakilan Papua Barat Daya. Selanjutnya BPK akan menjadwalkan turun ke Kabupaten maybrat guna memeriksa atau meng-cross check dokumen tersebut," ujar Ferdinando Solossa kepada TribunSorong.com, Kamis (15/5/202).

"Kepada pejabat yang nanti dijadwalkan menjalani pemeriksaan harus kooperatif."

Ferdinando menyebut, berdasarkan informasi BPK sudah turun di empat kabupaten dan kota, sedangkan Kabupaten Maybrat dijadwalkan terakhir.

Oleh karena itu, bagi perangkat daerah yang belum merampungkan administrasi keuangan agar segera BPK.

Baca juga: Kepala Distrik dan Kampung se-Aitinyo Raya Maybrat Berkumpul, 4 Anggota DPRK Tegaskan Kawal Aspirasi

Kepada pihak ketiga juga demikian karena ada kegiatan belanja modal yang pasti akan ditelusuri oleh BPK.

"Selain itu penerima bantuan biaya studi, bantuan keagaman, ini harus disiapkan dokumen-dokumen proposal dan NPHD-nya (Naskah Perjanjian Hibah Daera)," kata Ferdinando Solossa.

Ia berharap berharap pemeriksaan BPK di era pemerintahan yang baru saat ini tidak ada kendala berarti atau temuan-temuan yang memengaruhi penilaian kinerja keuangan daerah. (tribunsorong.com/yunias kambuaya)