TAG
BPK
-
Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengingatkan perangkat daerah (PD) hati-hati mengelola keuangan daerah.
Sabtu, 10 Januari 2026
-
DPR Kota Sorong berkomitmen mengawal tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Kamis, 8 Januari 2026
-
Penyerahan pertama kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang diterima Gubernur Elisa Kambu.
Kamis, 8 Januari 2026
-
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Rekonsiliasi Program Perlindungan Hari Tua (Paitua) Tahun 2025.
Jumat, 28 November 2025
-
Progres tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) meningkat signifikan.
Selasa, 18 November 2025
-
Afriangga bilang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah periksa menyeluruh dugaan tipikor pakaian dinas legislatif.
Selasa, 14 Oktober 2025
-
Polresta Sorong Kota menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) investasi peternakan ayam.
Senin, 13 Oktober 2025
-
Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga U Tan mengatakan, hingga kini penyidik telah memeriksa sekitar 18 saksi terkait kasus tersebut.
Rabu, 8 Oktober 2025
-
BPK mengecek program pada periode 2023, 2024, hingga semester I tahun 2025, sekaligus memproyeksikan strategi Pemda Maybrat
Senin, 22 September 2025
-
Tim BPK RI Perwakilan Papua Barat Daya mengadakan pertemuan awal dengan Pemkab Maybrat di kantor bupati, Senin (22/9/2025).
Senin, 22 September 2025
-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rapat tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bersama Pemprov Papua Barat Daya, Rabu (6/8/2025).
Rabu, 6 Agustus 2025
-
Pemkab Sorong selanjutnya diberi waktu 60 hari menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.
Minggu, 3 Agustus 2025
-
BPK RI Perwakilan Papua Barat Daya ungkap temuan signifikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Senin, 28 Juli 2025
-
Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRP Papua Barat Daya, di ACC Aimas, Senin (28/7/2025).
Senin, 28 Juli 2025
-
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya menggelar Sidang Kedua Tahun 2025.
Senin, 28 Juli 2025
-
Bupati mengakui adanya temuan di 10 perangkat daerah (PD), belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
Sabtu, 26 Juli 2025
-
Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim bilang, opini WTP adalah evaluasi kinerja dan tata kelola keuangan.
Sabtu, 26 Juli 2025
-
Pemkab Tambrauw menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Sabtu, 26 Juli 2025
-
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkot Sorong, Pemkab Tambrauw dan Pemkab Maybrat.
Sabtu, 26 Juli 2025
-
Pemkab Sorong Selatan saat ini tengah menjalani proses audit penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 oleh BPK.
Rabu, 2 Juli 2025
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved