DPRP Sebut Papua Barat Daya Darurat Kemanusiaan, Ini 5 Tuntutan Fraksi Golkar

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Rentetan kasus kekerasan seksual di Kota Sorong, Papua Barat Daya termasuk pemerkosaan, percobaan pemerkosaan terhadap pelajar, hingga pembunuhan seorang perempuan lansia menuai kecaman dari legislatif.

Baca juga: KrediOne, Solusi Pinjaman Digital Legal dan Cepat di Sorong Papua Barat Daya

Anggota DPRP Papua Barat Daya dari Fraksi Partai Golkar Nansy Prisillia Karundeng menyebut peristiwa ini sebagai darurat kemanusiaan dan bukti kegagalan sistem sosial dalam melindungi perempuan.

“Ini bukan sekadar kriminalitas biasa. Sorong kota besar, tapi miras bebas, perempuan diserang, bahkan dibunuh. Di mana perlindungan kita?” tegas Nansy, Kamis (9/7/2025).

Baca juga: Unik! Pelantikan Pengurus Kwongke Kaban Salukh Moi Papua Barat Daya Kenakan Busana Adat Lengkap

Nansy menyoroti pembiaran pesta miras di ruang publik, bahkan di pusat kota, tanpa pengawasan. 

Ia menilai pembunuhan terhadap TS (57) sebagai puncak dari kelalaian sistemik.

“Yang mati bukan hanya seorang lansia, tapi rasa aman kita bersama,” ungkapnya.

Ia juga mengecam praktik aborsi ilegal yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade di Sorong. 

Menurutnya, hal ini mencerminkan lemahnya pendidikan seks dan kurangnya arah positif bagi generasi muda.

Baca juga: Diskominfo Papua Barat Daya Sosialisasikan SISPELIMA dan Bimtek Media Sosial

Melalui Nansy, Fraksi Golkar menyampaikan lima tuntutan konkret kepada Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkot Sorong:

1. Pengetatan regulasi penjualan dan distribusi alkohol, khususnya di zona rawan.
2. Pembentukan Satgas Khusus Pencegahan Kekerasan Seksual, melibatkan TNI-Polri, tokoh agama, adat, perempuan, dan masyarakat.
3. Pendidikan seks dan kesetaraan gender berbasis lokal, dengan pendekatan agama dan budaya.
4. Pendirian pusat layanan trauma dan rumah aman di tiap distrik, bekerja sama dengan unit PPA Polri.
5. Penertiban praktik ilegal, termasuk klinik aborsi berkedok praktik bidan.

“Kami ingin pemerintah hadir sebelum ada korban, bukan setelah perempuan terbunuh,” kata Nansy.

Nansy juga mengkritik pola penanganan yang terlalu elitis dan terpusat. 

Baca juga: Papua Barat Daya Tingkatkan Kualitas Guru BK Demi Wujudkan Papua Cerdas

Ia mendorong peran aktif RT/RW, pemuda, dan masyarakat kampung dalam pencegahan dini.

“Jika anak muda mabuk lalu memperkosa tanpa takut, maka kita semua ikut gagal—orang tua, sekolah, lingkungan, dan pemerintah,” katanya.

Baca juga: Papua Barat Daya Ambil Bagian dalam Program Nasional 1 Juta Hektare Jagung

Nansy menutup dengan ajakan agar Sorong tidak menjadi lahan basah kekerasan terhadap perempuan.

“Saatnya semua pihak bersatu. Pemerintah harus hadir tepat waktu, bukan setelah semuanya terjadi. Saya yakin Papua Barat Daya mampu mengambil peran ini,” pungkasnya.
(tribunsorong.com/aldy tamnge)