Kadinkes PPKB Papua Barat Daya Sentil Kadinkes Kabupaten/Kota Absen Rakerkesda III

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) III Tahun 2025 Papua Barat Daya di Aimas, Kabupaten Sorong ditutup Rabu (27/8/2025) malam.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Papua Barat Daya Naomi Netty Howay memberi catatan khusus kepada sejumlah kadinkes kab/kota absen dalam kegiatan. 

"Saya kecewa dan kesal karena banyak kadinkes tidak hadiri raker," ujarnya kepada TribunSorong.com usai menutup rakerkesda.

“Kalau hanya staf, masalah-masalah di daerah tidak bisa diselesaikan. Itu menunjukkan kurangnya komitmen dari para pimpinan." 

Baca juga: 42 Dokter Ditugaskan ke Daerah Terpencil se-Papua Barat Daya selama 2 Tahun, Kemenkes Tanggung Gaji

Netty menegaskan, kehadiran pimpinan sangat penting karena forum menjadi wadah evaluasi program kerja selama setahun sekaligus perencanaan program tahun berikutnya.

Program yang diturunkan dari pusat bukan dikerjakan oleh provinsi, tetapi oleh dinkes kabupaten/kota.

"Mereka yang memiliki puskesmas, pustu, dan posyandu untuk melayani masyarakat. Kami di provinsi hanya sebatas mengevaluasi dan memantau pelaksanaannya," kata Netty.

Ia merinci kadinkes kabupaten/kota yang hadir dan tidak hadir dalam rakerkesda.

Kadinkes Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat hadir, sedangkan Tambrauw, Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong absen.

"Untuk Kota Sorong, kadinkes hadir saat pembukaan, tetapi tidak mengikuti kegiatan hingga penutupan," ucap Netty.

Layanan cek kesehatan gratis

Kepala Pusat Sistem Sumber Daya Kesehatan pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lupi Trilaksono mengatakan, pihanya berperan sebagai koordinator untuk Papua Barat Daya dalam Rakerkesda III/2025.

Baca juga: Rakerkesda III 2025: Dinkes Papua Barat Daya Komitmen Turunkan Stunting dan Tambah Dokter Spesialis 

Kegiatan mengundang seluruh pejabat eselon I, termasuk beberapa direktorat.

Di antaranya Direktorat Kesehatan Primer, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Menular dan Tidak Menular, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Lupi mencontohkan, topik yang dibahas Direktorat Kesehatan Primer adalah layanan cek kesehatan gratis yang menjadi program nasional pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kemenkes berupaya agar cakupan cek kesehatan gratis dapat menjangkau seluruh wilayah Papua Barat Daya. 

"Hasilnya, capaian meningkat di atas 80 persen. Kami terus sosialisasi agar masyarakat makin banyak merasakan memanfaatkan," ujar Lupi. (tribunsorong.com/aldy tamnge)