Wamen ATR/BPN: Sektor Pertanahan Jadi Kunci Sukses Swasembada Asta Cita

TRIBUNSORONG.COM - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya peran sektor pertanahan dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Akademi Politik garapan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/06/2026).

Acara tersebut mengusung tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”.

Baca juga: Sokong Pembangunan IKN, Wamen ATR/BPN Minta Jajaran Kaltim Berikan Layanan Cepat dan Pasti

Menurut Wamen Ossy, tanah merupakan fondasi utama bagi swasembada nasional.

“Program kemandirian bangsa mulai dari swasembada pangan, energi, air, hingga pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru seluruhnya membutuhkan lahan. Di sinilah Kementerian ATR/BPN berperan krusial dalam menyukseskan Asta Cita,” ujar Ossy.

Saat ini, potret sumber daya agraria Indonesia didominasi oleh 77 persen wilayah laut, sementara 23 persen sisanya berupa daratan (sekitar 189 juta hektare).

Dari total daratan tersebut, 62,5 persen atau sekitar 118,1 juta hektare merupakan kawasan hutan di bawah wewenang Kementerian Kehutanan.

“Sementara itu, Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga kini, kami telah memetakan 79,5 persen dari total area tersebut,” jelasnya.

Baca juga: Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo, Kementerian ATR/BPN Siapkan Sertifikasi Gratis untuk MBR

Kementerian ATR/BPN kini berfokus merampungkan pemetaan 20,5 persen bidang tanah yang tersisa, terutama di wilayah perbatasan dan area yang bersinggungan dengan kawasan hutan.

Jika target 100 persen pemetaan APL tercapai, pemerintah akan memiliki basis data pertanahan yang lengkap dan terintegrasi.

Di hadapan para mahasiswa UMJ, Ossy menjelaskan bahwa pemetaan ini menjadi fondasi penting untuk integrasi data melalui Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Usulkan Pagu Anggaran Rp10,6 Triliun untuk Tahun 2027

Langkah strategis ini diharapkan mampu menekan potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini memicu sengketa agraria.

"Banyak konflik lahan terjadi karena kita belum memiliki satu basis data yang sama antara kawasan hutan dan APL. Oleh karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga merujuk pada data yang sama demi meminimalkan tumpang tindih dan konflik," pungkasnya. (*/tribunsorong.com)