DOB di Tanah Papua

Konsisten Kawal Hak Masyarakat Adat Papua, AMAN Sorong Raya Tolak DOB Malamoi

Penulis: Safwan
Editor: Milna Sari
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sorong Raya menggelar konferensi pers di sebuah tempat di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (13/4/2023).

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Sorong Raya, Papua Barat Daya, menolak kehadiran Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Kabupaten Malamoi.

Penolakan DOB Malamoi itu disampaikan Ketua PD AMAN Sorong Raya Feki Mobalen saat ditemui di Kota Sorong.

Baca juga: Penolakan DOB Malamoi, AMAN Sorong Raya Tepis Rumor Pemberian Uang dari Pejabat Sorong

"Kami sejak awal telah berada dalam posisi full dan aktif dalam mengawal aspirasi masyarakat adat agar menolak pemekaran DOB di Papua," ujar Mobalen, kepada TribunSorong.com, Jumat (14/4/2023).

Pasalnya, keberadaan AMAN berdasarkan mandat dari seluruh komunitas maraga dari masyarakat adat di atas Tanah Papua.

Baca juga: PPP Dukung DOB Kabupaten Malamoi: Kurangi Angka Putus Sekolah

Dengan begitu, lanjutnya, hal-hal yang menjadi pikiran dan aspirasi masyarakat adat akan menjadi agenda AMAN.

"Ketika ada marga yang tidak mau wilayah adatnya kapling atas nama DOB maka disitu kami akan menjadi ujung tombak mengawal hal masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Lahan Kantor Polda Papua Barat Daya Sudah Disiapkan, Ini Pesan Tokoh Malamoi Soal Hak Adat

Mobalen menegaskan, hingga kini tidak ada kepastian hukum terkait pengakuan negara atas hak masyarakat Malamoi.

Selanjutnya, dengan adanya DOB Malamoi direalisasikan otomatis masyarakat adat Moi akan ikut tergusur dan termarjinalkan.

Baca juga: Lahan Kantor Polda Papua Barat Daya Sudah Disiapkan, Ini Pesan Tokoh Malamoi Soal Hak Adat

"Kami orang Moi akan termarjinalkan karena kalah saing dengan mereka yang datang dengan pendidikan tinggi," ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso meminta seluruh pihak agar bisa menahan diri.

Baca juga: Ketua DPRD Kabupaten Sorong Sebut Kabupaten Malamoi Keinginan Masyarakat

"Demo itu adalah hak semua orang, namun harus menahan diri karena kita masih berada dalam situasi Paskah dan mau masuk Idul Fitri," ucap Moso.

Olehnya itu, pihaknya meminta agar bisa diselesaikan secara dialog dan tertulis kepada pemerintah perihal DOB Malamoi.

Baca juga: Gerakan Tolak DOB Kabupaten Malamoi Tuntut Zet Kadakolo Hentikan Usulan

Pemkab Sorong ujarnya juga takkan berpihak pada satu sisi.

Perihal penolakan DOB Kabupaten Malamoi oleh organisasi AMAN Sorong Raya, pihaknya tetap mendengar dan menerima, karena semua itu suara masyarakat.(tribunsorong.com/safwan ashari)