PPP Dukung DOB Kabupaten Malamoi: Kurangi Angka Putus Sekolah

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Papua Barat Daya memiliki lima daerah baru yang akan dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk Kabupaten Malamoi.

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sorong Ruslan Rasid memberi tanggapan terkait lahirnya DOB Kabupaten Malamoi.

Baca juga: Tokoh Intelek Moi Zeth Kadakolo Ajak Masyarakat Dukung DOB Kabupaten Malamoi

Ruslan mengatakan Kabupaten Sorong sebagai kabupaten terlama di Papua Barat yang kini menjadi Papua Barat Daya, harus ada pemerataan dengan adanya Kabupaten Malamoi.

"PPP sebagai salah satu partai tertua di Indonesia kami mendukung penuh, dalam arti memiliki komitmen untuk membangun kesejahteraan khususnya masyarakat Papua melalui adanya Kabupaten Malamoi," ujarnya kepada TribunSorong.com, Jumat (14/4/2023).

Baca juga: Penolakan DOB Malamoi, AMAN Sorong Raya Tepis Rumor Pemberian Uang dari Pejabat Sorong

Dengan kehadiran Kabupaten Malamoi menurutnya dapat memberikan dampak positif.

Ruslan menambahkan PPP sebagai partai lama yang ada di Kabupaten Sorong pada 2024 mendatang pihaknya ada keterwakilan di DPR.

Baca juga: Lahan Kantor Polda Papua Barat Daya Sudah Disiapkan, Ini Pesan Tokoh Malamoi Soal Hak Adat

Sehingga dengan adanya keterwakilan itu, pihaknya ikut serta dalam mendorong adanya DOB Malamoi sebagai jalan keluar, kesejahteraan anak-anak Papua yang ada di Papua Barat Daya.

Baca juga: Distrik Klasou  Jadi Ibu Kota Kabupaten Malamoi

"Melihat potensi hutan, potensi pariwisata, serta Sumber Daya Alam yang sangat memungkinkan Malamoi bisa menjadi salah satu kabupaten yang bisa bersaing di Papua Barat Daya dan Papua secara umum," kata Ruslan Rasid.

Baca juga: Tokoh Lintas Suku Melki Osok Dukung DOB Kabupaten Malamoi: Ini Kebutuhan

Ia berharap dengan adanya Kabupaten Malamoi dapat mengurangi angka putus sekolah.

Selain itu mudah menjangkau masyarakat dan mampu memberikan kesejahteraan.

Historis perjuangan pemekaran DOB Kabupaten Malamoi ini bersamaan dengan Maybrat Sau dari Kabupaten Sorong.

Baca juga: Gerakan Tolak DOB Kabupaten Malamoi Tuntut Zet Kadakolo Hentikan Usulan

Pada 2009 sampai 2013 atas pengusulan pemerintah daerah atas persetujuan DPRD Kabupaten Sorong dan diserahkan ke Komisi II DPR RI saat itu dipimpin Ganjar Pranowo.

Penyampaian pengusulan DOB di Papua Barat bertepatan dengan masa sidang DPR RI tentang daerah otonomi baru.

Baca juga: Pj Bupati Sorong Ajak Dukung DOB Kabupaten Malamoi: Stop Tolak Nanti Jadi Semua Baku Rebut

Proses itu berlangsung di tahun 2013, dan disetujui 57 termasuk di Papua Barat yaitu Kabupaten Malamoi, Maybrat Sau, Manokwari Barat, Moskona, Raja Ampat Selatan, Raja Ampat Utara, Kokas, Imekko dan Kota Manokwari. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)