TRIBUNSORONG.COM, SORONG – Kader senior Partai Gerindra tegas menolak Surat Keputusan (SK) penunjukan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Papua Barat Daya.

Penolakan itu disampaikan oleh tiga kader senior Partai Gerindra masa Irian Barat yakni Frengky Wanggai, Sriyani Bahar dan Zullaeha Hamisi pada Sabtu (15/4/2023).

Baca juga: Partai Gerindra, PKS dan Partai Buruh Tidak Hadir Kirab Pemilu 2024 di Sorong,Ini Tanggapan KPU

SK bernomor 04-0067/Kpts/DPP GERINDRA/ 2023, DPP menunjuk  Hj Oktasari Sabil sebagai ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya.

Frengky Wanggai menyayangkan sikap DPP Partai Gerindra yang begitu cepat mengeluarkan SK tanpa koordinasi lintas pengurus baik di pusat maupun daerah.

Baca juga: Soroti Politik Uang dan ASN Berpolitik, HMI Sorong Dorong Pemuda dan Mahasiswa Kawal Pemilu 2024

Sebagai anak asli Papua dan selaku tuan rumah sebutnya,ia menyesal atas diterbitkannya tentang susunan personalia DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya.

Ia melanjutkan, kader Gerindra di wilayah Papua Barat Daya menolak Hj Oktasari Sabil sebagai ketua DPD beserta seluruh personalia pengurusnya.

Baca juga: Upaya KPU Sorong Selatan Antisipasi Pemilih Siluman dan Data Gelondongan Pemilu Serentak 2024

Frengky tegaskan Hj Oktasari Sabil tidak akan diberi ruang memipin Gerindra di papua Barat Daya.

Ia menyebut kader tidak akan tinggal diam dan berusaha keras sampai titik darah penghabisan menggagalkan kepemimpinan Hj Oktasari Sabil.

Baca juga: Laporkan Penyelenggara Pemilu Nakal, Plt Ketua KPU Papua Barat Daya: Jangan Takut!

“Dalam SK ini sama sekali tidak ada mengakomodir kader Gerindra yang ada di Papua Barat Daya” tegas Frengky.

Ia meminta Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto segera membatalkan SK yang terbit 6 April 2023. agar tidak menimbulkan polemik di kalangan internal.

Baca juga: Bupati Sorong Selatan Ajak Warga Tak Golput: Wajib Dukung Pemilu 2024

“Pak Prabowo Subianto kami sangat hormat kepada bapak, untuk itu sesegera batalkan dan revisi SK,” jelasnya Frengky. 

Ia mengaku, sama sekali tidak mengenal sosok Nyonya Hj Oktasari Sabil yang ditunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) menjadi ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya.

Baca juga: DPW PAN Papua Barat Daya Terbentuk, Syafrudin Sabonama Siapkan Kader Kompeten di Pemilu 2024

“Kami kader tidak tahu ibu Oktasari ini siapa, tiba-tiba ditunjuk jadi ketua. Dia dari mana dan dia tinggal di mana kami tidak tahu,” ucapnya.

Berikut alasan penolakan DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya:

Poin-poin penolakan penunjukan Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya:

1. Susunan kepengurusan dalam SK isinya orang luar semua.

2. Sebagian besar pengurus hanya berasal dari Raja Ampat tidak mewaliki seluruh Papua Barat Daya.

3. Nyonya Hj Oktasari tidak berdomisili di Papua Barat Daya tetapi di Jakarta sehingga amat sangat tidak paham kultur budaya dan adat istiadat bahkan peta politik di Papua Barat Daya.

4. Strategi pemenangan tidak maksimal.

5. Kader yang sudah digembleng, ditanamkan rasa memiliki dan loyalitas terhadap Partai Gerindra sama sekali tidak dihargai dianggap tidak mampu dan tidak berguna dengan diterbitkannya SK ini.

6. Melihat susunan pengurus di SK ini maka kami pastikan oknum yang meminta pak Prabowo mengeluarkan SK ini tidak menginginkan kemenangan pak Prabowo sebagai capres dari Partai Gerindra.

7. Jika permohonan tidak diperhatikan maka akan ada penolakan besar.

Hingga berita ini diturunkan, TribunSorong.com masih berupaya mengonfirmasi Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya Hj Oktasari Sabil. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)