TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wakil Presidium DOB Papua Barat Daya Helena Murafer didampingi Sekretrasi Yan Sauyai bersama massa mendatangi Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (15/5/2023).

Helena mewakili rombongan menutut hak perjuangan serta kerja keras mereka terhadap pemilihan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD).

Ia menyampaikan apabila tidak ditindaklanjuti maka ia akan kembali dengan massa yang lebih banyak.

Baca juga: Edison Siagian Akan Rombak Kriteria Penerimaan MRPBD

"Kami berharap agar diproses dalam sepekan ini, jika tidak kami akan duduki kantor ini (Kantor Gubernur) dengan jumlah lebih banyak, sebanyak lima ratus atau seribu lebih, " ucapnya.

Ia juga menegaskan akan melakukan pemalangan apabila sembilan orang yang diusulkan tidak lolos.

Perempuan berompi kain tenun khas Sorong ini mengaku bahwa, pihaknya sampai sekarang belum tahu alasan dari Pansel terhadap sembilan orang yang tidak lolos.

Baca juga: Presidium DOB Papua Barat Daya Tuntut Hasil Seleksi MRPBD

Selain seleksi MRPBD ia juga menegaskan untuk para honerer yang tidak diperhatikan agar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyeriusi hal ini.

Senada, Sekretaris Presidium Yan Sauyai juga menyangkan tidak ada keterwakilan orang asli suku Domberai.

"Dari lima Kabupaten dan satu Kota ini, tidak ada satupun orang asli yang diloloskan kalupun ada, itu hanya satu dari Kota Sorong," katanya.

Yan berpesan hal ini harus ditinjau kembali dan tidak boleh terjadi di OTSUS untuk sembilan kursi nanti.

Ia menambahkan ASN yang ditarik dari kabupaten/kota melalui presidium agar diperhatikan kedudukan mereka dalam jabatan.

Proses seleksi MRPBD yang sedang berlangsung ditengah polemik pemberian hak kepada orang Domberai sebagai pemegang hak ulayat terjadi banyak pro dan kontra.

Baca juga: Dikunjungi Muhammad Musaad, Korban Kebakaran Kampung Makassar Kota Sorong Keluhkan Ini

Presidium DOB Papua Barat setelah melakukan pertemuan bersama Pj Sekda Papua Barat Daya menyerahkan berkas aspirasi.

Selain hasil seleksi MRPBD, ASN dan Honerer ada beberapa poin penting yang disampikan dalam dokumen aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar se-segera mungkin ditindak lanjuti. (tribunsorong.com/misael membilong)