TAG
Majelis Rakyat Papua Barat Daya
-
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, memerintahkan Kementerian Keuangan memastikan efektivitas dana otsus.
4 hari lalu
-
Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) menyuarakan keprihatinan keluarga Maikel Welerubun (22).
Senin, 1 September 2025
-
Mereka ini diamankan saat demo tolak tahanan politik (tapol) NFRPB disidangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Sabtu, 30 Agustus 2025
-
PMKRI Papua Yoseph Syufi mengkritik Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) yang dianggap tidak responsif terhadap peristiwa di Kota Sorong.
Sabtu, 30 Agustus 2025
-
Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD), DPRP Papua Barat Daya Otsus dan tokoh adat sikapi kericuhan di Kota Sorong.
Jumat, 29 Agustus 2025
-
Sejumlah masyarakat adat suku Inanwatan, Matemani, Kais dan Kokoda menggelar demo di Kantor Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD).
Rabu, 13 Agustus 2025
-
Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya digelar di Kota Sorong, Selasa (12/8/2025).
Rabu, 13 Agustus 2025
-
Masyarakat adat menjadi prioritas dan negara mengakui mereka melalui peraturan.
Kamis, 31 Juli 2025
-
Kegiatan fokus pada tiga aspek utama yakni kehidupan beragama, adat, serta isu-isu perempuan.
Jumat, 25 Juli 2025
-
Peran penting MRPBD sebagai lembaga kultur OAP menjembatani hak-hak dasar masyarakat Papua.
Rabu, 23 Juli 2025
-
Progres pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya terus berjalan meski menghadapi dinamika di lapangan.
Senin, 7 Juli 2025
-
Mobalen mendesak Panitia Seleksi (Pansel) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) segera berkoordinasi dengan Wali Kota Sorong.
Selasa, 24 Juni 2025
-
Kali ini, dukungan datang dari anggota DPRK Sorong dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD).
Selasa, 24 Juni 2025
-
Gubernur Papua Barat Daya pastikan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Rabu, 11 Juni 2025
-
Jhoni menjelaskan, bahwa MRPBD hanya ada d Tanah Papua berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang diperbarui dengan UU Nomor 2 Tahun 2021.
Selasa, 18 Maret 2025
-
Polda Papua Barat Daya akan mengutamakan putra-putri asli Papua dalam proses rekrutmen calon anggota Polri.
Kamis, 9 Januari 2025
-
Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran Kantor Polda Papua Barat Daya di Kabupaten Sorong.
Rabu, 8 Januari 2025
-
Seleksi tersebut dimulai pada 25 November 2024 dan memasuki tahap seleksi administrasi antara 16 hingga 20 Desember 2024.
Senin, 16 Desember 2024
-
KPU Papua Barat Daya batalkan Abdul Faris Umlati (AFU) sebagai Calon Gubernur (Cagub) Papua Barat Daya atas rekomendasi Bawaslu.
Rabu, 6 November 2024
-
Meski pun dirundung persoalan pembatalan dirinya sebagai Cagub Papua Barat Daya oleh KPU, AFU tampak enjoy dan happy, tak ada beban sama sekali.
Rabu, 6 November 2024
