BP30KP di minta untuk mendorong pelayanan kesehatan gratis khusus OAP agar memberikan kemudahan berobat dengan baik, karena kondisi saat ini banyak yang tidak bisa berobat dengan baik karena dibebeni dengan biaya pengobatan mahal.

"Kami menyarankan BP30KP mendorong pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memisahkan Dokumen DPA APBD yang bersumber dari Otsus di pisahkan sendiri dan tidak diperbolehlan menyatukan dengan DPA APBD yang bersumber dari sumber dana lainnya, dengan maksud agar tranparasinya pengelolaan APBD yang bersumber dari Otsus dapat terpantau dengan baik," ungkapnya.

Ia berujar, BP30KP mendorong pengelolaan Anggaran yang bersumber dari Otsus wajib melibatkan pelaku Usaha Orang Asli Papua diberi kesempatan untuk bekerja semua jenis pekerjaan dalam pengadaan barang maupun pekerjaan jasa Kontruski dan Konsultan sesuai ketentuan yang ditetapkan, mengingat selama ini OAP minim dilibatkan dalam pekerjaan kegiatan yang bersumber dari Otsus.

Mendorong perekrutmen tenaga fasilitator ataupendamping Otsus yang menyebar di seluruh Distrik dan Kampung agar melakukan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengelolaan kegiatan yang bersumber pembiayaannya dari anggaran Otonomi Khusus. 

Dengan metode ini dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi penangguran khusus sarjana
OAP, dan setiap kegiatan otsus dapat tercatat dengan baik, serta pelaksanaan otsus dapat terukur.

Menyarankan BP30KP fasilitiasi modal usaha bagi pelaku usaha orang asli papua dan dibangunnya sentaral UMKM bagi Pengusaha OAP dalam memasarkan produk-produk lokal daerah dengan metode ini
mendorong OAP dapat menggali potensi lokal menjadi nilai ekonomis.

"Kami minta BP3OKP mendorong dibangun gedung Service Center atau pusat pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan untuk melatih dan mengasah skil anak-anak asli papua dalam berbagai bidang teknologi industry, agar SDM orang asli papua siap bekerja memenuhi permintaan pasar industry, gudung service senter dimaksud diusulkan dibangun di Kota/Kabupaten Sorong untuk dua Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat," kata Yanto.

Anggota BP3OKP, Otto Ihalauw mengatakan lembaga ini hadir mengawal perencanaan percepatan pembangunan di Papua.

"Jadi dulu mungkin belum ada master plan pembangunan otsus di Papua tapi dengan hadir lembaga ini kita akan bekerja lebih terstuktur lagi untuk membangun tanah ini," ujarnya.

Rencana induk percepatan ucapnya, dijabarkan dalam tiga rencana aksi yakni Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif.

Kehadiran BP3OKP menjadi mitra strategis lembaga-lembaga lain sehingga suatu saat OAP menjadi subjek dari poses pembangunan yang ada.

"Jadi aspirasi yang masuk ini bagian dari tiga tema yang dimakusud dan sudah sangat tepat," ungkapnya.(tribunsorong.com/petrus bolly lamak)