TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya bertatap muka dengan anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Hotal Rylich Panorama, Kampung Baru, Kota Sorong Jumat (14/7/2023).

Ketua Fopera Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie mengatakan, dalam pertemuan itu Fopera mengusulkan 13 pokok pikiran kepada BP3OK.

Mendukung sepenuhnya Otto Ihalauw sebagai anggota BP30KP yang dikukuhkan Wakil Presiden Republik Indonesia p29 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023.

Baca juga: Dukung Pj Gubernur Musaad Perhatikan Rumah Ibadah di Sorong, Fopera Minta Warga Tak Termakan Isu

Sepenuhnya mendukung tiga misi besar Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau (RIPPP) Tahun 2022-2041 yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Akan terus mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Barat Daya agar memberikan manfaat langsung bagi Orang Asli Papua.

"Kami juga meminta agar kiranya dilibatkan kerja sama dengan BP30KP dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya dan juga kami meminta melibatkan lembaga non pemerintah lainnya ikut serta mengawal Otsus," kata Yanto Amus Ijie kepada TribunSorong.com.

Baca juga: Demo Pemberhentian Pj Gubernur Papua Barat Daya, Fopera: Itu Keliru, Terlalu Dini

Ia bilang, dalam menunjang-tugas BP30KP perlu dibuka Sekretariat permanen di Provinsi Papua Barat Daya.

Guna mendukung RIPPP Tahun 2022-2041 yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif dengan mengharapkan agar di bentuk perangkat-perangkat di bawah BP30KP yang bertugas melakukan Perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan tiga program utama dimaksud.

Sehingga bisa mengukur keberhasilan Otsus di Papua Barat Daya perlu di bentuk Tim pengelola dan penyimpan data atau sentral Bank Data yang servernya langsung dibawah pengawasan BP30KP dengan maksud agar setiap kegiatan dan Program Otsus yang menyentuh Orang asli Papua dapat tersimpan dan tercatat dengan baik. 

"Mengingat pelaksanaan otsus 2001-2021 kearsipan data tidak tersimpan dengan baik disebabkan
penngaruh politik lokal pejabat pengelola Otsus pada OPD di daerah sering di gantisesuai kemaun kepala Daerah tanpa memperhatikan resiko yang terjadi," jelasnya.

Lanjutnya, perlu dibuat pemetaan penanganan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur sesuai karekteristrik wilayah geograrif di Provinsi Papua Barat Daya.

Menyarankan BP30KP menfasilitasi penyusunan rencana induk pelaksanaan pembangunan Otsus
selama 20 tahun kedepan agar dalam pelaksanaan mudah terpantau.

Mendorong sekolah gratis tanpa pungutan khusus bagi orang Asli Papua baik.

"Itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta mengingat masih terdapat pungutan-pungutan di sekolah yang tidak rasional dan kami juga menyarankan BP30KP mendorong dibukanya klas khusus untuk mendidik anak-anak usia dini asli papua yang putus sekolah," ujar dia.

Yanto menyatakan, Fopera mendukung pembangunan sumber daya manusia arang asli Papua maka BP30KP membantu mendorong orang Papua yang berkeinginan mendirikan sekolah agar kiranya dapat difasilitasi pembiayaan dan mendorong mempermudah segala proses perizinannya.