TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Kabupaten Maybrat menggelar Asistensi APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, Selasa (15/8/2023).
Kegiatan yang dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni tersebut berlangsung di ASTON Sorong Hotel & Conference Center.
Baca juga: Sistem Layanan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Maybrat Siap Hadir
Asistensi melibatkan pimpinan dan anggota DPRK serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Maybrat.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Maybrat Kornelius Kambu yang ikut dalam acara mengatakan, ada beberap hal yang ia tangkap dari penyampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah.
"Saya mengambil tiga hal, kompetensi, komitmen, dan kekompakan dalam pembangunan daerah," ucapnya kepada TribunSorong.com.
Selain itu, Kornelius Kambu juga mengapresiasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu.
Baca juga: Pemkab Maybrat Target 3.000 Siswa Pandai Berhitung, Siapkan Anggaran Tahap II Metode Gasing
Sejauh ini banyak membuat terobosan program untuk Maybrat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia.
"Untuk seluruh OPD dan Anggota DPRK Maybrat, saya berharap saling bersinergi sesuai fungsi dan peran masing-masing," ucap Kornelius Kambu.
Baca juga: Petani Maybrat Diajarkan Cara Sangrai Kacang Tanah
Sebelumnya, dalam acara asistensi tersebut, Pj Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu dalam sambutannya mengatakan, anggaran menjadi perhatian Kemendagri.
"Kehadiran Dirjen bisa memberikan arahan sekaligus masukan terkait mengelola keuangan di masing-masing OPD. Di sini juga hadir DPRK agar ada persamaan persepsi nanti dalam pengelolaan keuangan," katanya.
Menurutnya, pembayaran tunjangan menghabiskan 25 persen dari anggaran.
Begitu juga penyelesaian dana kampung ditambah operasional mencapai 25 persen.
Baca juga: Dinas PU Maybrat Geber Pengerjaan Jalan, Theopilus Yaam Minta Semua Pihak Komit Mendukung
Persentase yang sama juga buat membagi anggaran untuk 36 OPD dan 16 bagian staf ahli.
Belum lagi apa yang kami lakukan tugas mandatori di PU, pendidikan, dan kesehatan.
"APBD terlihat banyak namun sudah ada porsi pembagiannya dan tidak boleh lari dari itu. Ini sudah ada kamar dan bagian jadi kita harus ikut seperti yang sudah dibagi sehingga kami mohon arahan dari Pak Dirjen berikan pemahaman dan wejangan kepada kami," kata Bernhard E Rondonuwu.
Direktur Satpol PP dan Linmas Kemendagri ini bilang, paling penting yakni perencanaan dan evaluasi karena masih sering lupa dilaksanakan.
Kebiasaan di Maybrat, dana diselesaikan pada triwulan III.
"Bersyukur sekarang sudah mulai pelan-pelan mencicipi laporan itu dibuat mulai triwulan I sekian persen, triwulan II sekian persen," kata Bernhard E Rondonuwu. (tribunsorong.com/aldy tamnge)