TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Penjabat Gubernur Mohammad Musa’ad menyampaikan penyerapan anggaran di Papua Barat Daya di atas 25 persen.

Sementara pendapatan mencapai 30 persen ke atas.

"Kita ini Provinsi baru, aspek belanja kita di atas 25 persen," kata Musa'ad usai mengukuhkan Paskibraka Papua Barat Daya Selasa (15/8/2023) malam.

Baca juga: Jelang HUT Ke-78 RI di Lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, Gelar Gladi Upacara di Stadion Wombik

Ia berujar, Pemprov Papua Barat Daya terus bergerak sehingga nanti triwulan tiga dan empat bisa memenuhi standar.

"Kita akan terus bergerak untuk memenuhi itu," jelasnya.

Guna mendukung penyerapan anggaran itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar kegiatan penyusunan perubahan APBD dan Asistensi perubahan APBD Kabupaten/Kota bertempat di Vega Hotel, Kota Sorong Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Asistensi Penyusunan Perubahan APBD Papua Barat Daya, Begini Arahan Pj Gubernur 

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jendral (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Agus Fatoni sebagai fasilitator.

Penjabat Gubernur Mohammad Musa'ad mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mempersiapkan APBD perubahan di Papua Barat Daya.

Saat menyusun APBD induk tahun 2023 ini harus menghasilkan dan menyelesaikan tugas itu.

Baca juga: Paskibraka Papua Barat Daya Dikukuhkan, Pj Gubernur: Laksanakan Secara Sempurna

"Dengan waktu relatif singkat pasti penyusunan APBD induk ada kekurangan sana sini makanya kita mengundang Pak Dirjen bersama tim," kata Mohammad Musa’ad kepada TribunSorong.com. 

Ia bilang, kehadiran Dirjen Bina Keuangan Daerah dan tim bisa memberikan arahan kepada pimpinan SKPD.

"APBD kita merupakan salah satu fungsi penting dalam pemerintah daerah," ujarnya.

Baca juga: Kemenkumham Pilih Paulus Waterpauw Serahkan Remisi Warga Binaan Papua Barat dan Papua Barat Daya

Pj Gubernur menyampaikan pimpinan SKPD harus fokus mengikuti kegiatan tersebut.

Mengutamakan kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan program harus mengikuti masa jabatan.

"Saya ini kan bertugas satu tahun jadi program harus disesuaikan, jangan sampai masa jabatan selesai program belum selesai dan menjadi mangkrak," katanya. (Tribunsorong.com/petrus bolly lamak)