TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Puluhan sopir angkutan kota (angkot) dan taksi bandara geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (11/9/2023).

Berdasarkan pantauan TribunSorong.com, massa geruduk kantor DPRD Kota Sorong dan berorasi di hadapan para legislator.

Salah satu orator dalam orasinya meminta agar DPRD Kota Sorong harus membuat aturan agar membubarkan driver online.

Baca juga: Dilantik Jadi PAW Ketua DPRD Kota Sorong, Ini Program Kerja Erwin Ayal

Pasalnya, kehadiran para driver online di Kota Sorong, justru membuat para sopir angkot dan taksi bandara alami kerugian.

Ia beralasan, hingga kini para sopir angkot dan taksi bandara lebih banyak memberi sumbangsih pajak besar ke daerah.

Baca juga: Erwin Ayal Dilantik Jadi PAW Ketua DPRD Kota Sorong

Oleh karena itu, mereka meminta agar pemerintah daerah harus bisa membatasi kegiatan para driver online di Sorong.

Mogok Kerja

Puluhan sopir angkutan kota (angkot) dan taksi bandara di Kota Sorong, Papua Barat Daya, menggelar aksi mogok kerja.

Baca juga: Partai Ini Malam-malam Serahkan Berkas Bacaleg DPRD Kota Sorong pada Pendaftaran Hari Terakhir

Pantauan TribunSorong.com, sejak pukul 07.00 WIT, para sopir angkot dan taksi bandara mulai parkir di sepanjang jalan Basuki Rahmad, Senin (11/9/2023).

Sopir Angkot Jalur H Sorong Nur Fauzi (32) mengaku, aksi tersebut dibuat menyikapi adanya driver aplikasi online di Sorong.

Baca juga: PDI Perjuangan Bidik Satu Fraksi di DPRD Kota Sorong, Strategi Ikuti Arahan Megawati Soekarnoputri

"Dengan adanya driver online yang tarifnya rendah membuat kami turun dan menggelar aksi mogok," ujar Fauzi kepada TribunSorong.com di Sorong.

Aksi mogok dilakukan mulai dari angkot diseluruh jalur kota, sopir Remu-Aimas dan bahkan taksi bandara Sorong.

Baca juga: Dianggap Merusak Generasi, Warga Minta DPRD Kota Sorong Tutup Lokalisasi Malanu

Selama mogok, lanjut Fauzi, para sopir angkot dan taksi bandara dilarang mengangkut penumpang di Sorong.

"Kami mogok total dan tidak ada pelayanan kepada masyarakat di Sorong," katanya.

Ia berharap, persoalan ini harus bisa dibinaki oleh pemerintah dan seluruh pihak di Kota Sorong.(tribunsorong.com/safwan)