TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya mulai menyusun laporan pendahuluan kajian resiko bencana.

Ketua Tim PSBA Universitas Gadjah Mada (UGM), Djati Mardiatno, menyatakan siap memaparkan laporan pendahuluan hasil pengkajian resiko bencana untuk provinsi Papua Barat Daya karena ini adalah mandat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Untuk setiap kegiatan pembangunan harus ada hasil dari pengkajian resiko bencana, yang akan disandingkan dengan dokumen rencana tata ruang wilayah.

Baca juga: Adakan FGD Kajian Bencana PBD, Sekda PBD: Jangan Sampai Aturan Dijalani, Tapi Tidak Paham

Baca juga: BPD Sorong Selatan Akan Temui Korban Bencana Banjir di Distrik Kais, Sekaligus Beri Bantuan

"Nanti rencana pembangunan yang disusun tidak berdampak sangat besar, dan mengurangi resiko yang tinggi,” kata Djati Mardiatno kepada TribunSorong.com. 

Lanjutnya, harus ada institusi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, melaksanakan, maupun memantau pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana,

Baca juga: Jokowi Instruksikan Jajaran Tangani Bencana di Puncak, Sebut Medan Sulit untuk Kirim Bantuan

Baca juga: Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tangani Korban Bencana di Puncak, 6 Warga Meninggal Kelaparan

“Yang diperlukan adalah, institusi atau badan yang nantinya dapat melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda Edison Siagian mengatakan mendukung kegiatan ini karena akan dipakai untuk kepentingan pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

Baca juga: Bekerja Sama Dengan UGM, RPD Pemprov Papua Barat Daya Digelar di Yogyakarta

"Termasuk sebagai acuan peringatan dini dalam konsep mitigasi bencana bagi perencanaan pembangunan," ucap Edison Siagian. 

Kegiatan ini mendatangkan pemateri dari Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM Yogyakarta, sedangkan peserta berasal dari masing-masing Kabupaten/Kota yang mengirim satu orang dari BPBD, PUPR, Bappeda, dan OPD Provinsi PBD.(Tribunsorong.com/petrus bolly lamak)