Infrastruktur Sorong Selatan

Pemkab Sorong Selatan Kolaborasi dengan Kodim 1807 Rehab Irigasi di Moswaren

Penulis: Desianus Watho
Editor: Petrus Bolly Lamak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Dinas PUPR Sorong Selatan Alfius Way sedang diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (2/4/2024).

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kolaborasi dengan Kodim 1807/Sorong Selatan rehabilitasi patahan saluran irigasi di Distrik Moswaren.

Kepala Dinas PUPR Sorong Selatan Alfius Way mengatakan, dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2023, khusus bidang irigasi salah satunya adalah pembangunan irigasi baru atau peningkatan irigasi.

Baca juga: Dinas PUPR Sorsel Gelar Ibadah Syukur, Alfius Way Komitmen Benahi Infrastruktur dan Penyangga Pangan

Serta pembangunan air bersih namun keterbatasan fiskal sehingga tidak dilakukan hal tersebut.

"Karena kebutuhan daerah yang sangat mendesak bedasarkan instruksi presiden terkait penanganan inflasi daerah dan penguatan pangan sehingga kami saat ini melakukan pergeseran pemeliharaan berkala jaringan irigasi di Moswaren,” katanya, Selasa (2/4/2024).

Ia bilang, pihaknya telah berkolaborasi dengan Kodim  yang merupakan mitra dalam penguatan pangan dan pengembangan inflasi daerah. 

Dinas telah mengecek titik-titik yang mengalami kerusakan dan melakukan pembersihan.

Baca juga: PUPR Sorsel Perbaiki Jalan di SP 1, Kepala Distrik Moswaren Merespon Positif

Dalam jangka waktu dekat sudah ada penanganan agar air bisa sampai di titik-titik di mana percetakan sawah yaitu di Hasik Jaya dan Bumi Ajo.

"Nanti kemudian dari dinas pertanian dan TNI bersama masyarakat menanam dan dinas menyiapkan jaringan irigasi biar ada jaringan ke lahan cetak sawah," ucapnya.

Melalui rehabilitasi ini, ujar dia, bisa bermanfaat dan menjawab persoalan petani di Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya dalam jangka pendek.

Penengan irigasi ke depan untuk jangka menengah dan panjang akan dipersiapkan.

“Muatan pangan di Sorong Selatan perlu ada kolaborasi semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sehingga penanganan bisa tercapai dan dapat diukur keberhasilan. (tribunsorong.com/desianus watho)