TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK menugaskan Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) untuk melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu  Migas yang diawasi kinerja dan operasionalnya oleh SKK Migas.

Rakor tersebut berlangsung di Kantor SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (13/5/2024).

Baca juga: SKK Migas-Pertamina EP Papua Dorong Pengembangan Ekowisata Pulau Soop Kota Sorong

Dalam rakor itu, diskusi difokuskan pada solusi-solusi pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Demi terciptanya dunia usaha yang bersih khususnya bagi pelaku usaha hulu migas yang beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Deputi Pengawas Internal SKK Migas, Prof. Eko Indra Heri menyampaikan, sektor hulu migas Indonesia sangatlah penting peranannya antara menjaga ketahanan energi nasional.

Meningkatkan penerimaan negara serta menggerakkan roda perkonomi nasional, dan potensi hulu migas nasional masih sangatlah besar.

Baca juga: SKK Migas-Pertamina EP Syukuran Pengeboran Sumur BMR-001 di Kabupaten Sorong, Penantian Sejak 2021

Prof. Eko menambahkan, kehadiran industri hulu migas di Tanah Papua, tentunya memberikan dampak positif berganda.

Antara lain dalam bentuk dukungan terhadap program pemda bagi pengembangan dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya pemasukan kas daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan dari hadirnya industri turunan dari kegiatan hulu migas itu sendiri.

Oleh karena itu pendampingan dan pengawalan KPK seperti kegiatan hari ini sangat berarti bagi industri hulu migas.

"Ini bukan upaya yang pertama kali, koordinasi dan supervisi sektor energi oleh KPK dengan seluruh stakeholder di sektor hulu migas dan kami rasakan betul manfaatnya, terutama dalam upaya pencegahan terhadap prilaku yang tidak produktif dan koruptif serta dalam upaya memberikan pelayanan publik yang terbaik", ungkap Prof. Eko Indra Heri.

Kepala SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku, Subagyo menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU)  KPK yang telah hadir di Kantor Perwakilan Papua dan Maluku.

Dan selanjutnya Subagyo juga menjelaskan peluang-peluang perbaikan terhadap kendala yang dihadapi industri migas di wilayah Papua dan Maluku yang memerlukan energi dan waktu yang kerap dihadapi oleh KKKS di wilayah kerjanya.

Subagyo bilang, kesempatan ini merupakan momen baik bersama KPK dalam tugasnya melaksanakan program pencegahan korupsi.

Dengan tetap sejalan dalam mendukung terciptanya kelancaran target operasi produksi nasional dan memastikan 4 Proyek Strategis Nasional (PSN) berjalan tepat waktu.