TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Rapat Koordinasi (Rakor) Perekonomian 2024 telah usai. Kepala Biro perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Papua Barat Daya Eksan Musaad mengungkapkan hasil rakor tersebut.

Ia menjelaskan, segala kendala pengembangan KEK Sorong telah diidentifikasi dalam rakor selama dua hari.

Memang ada beberapa hambatan yang sampai saat ini belum bisa diatasi, namun beberapa sudah berjalan baik.

"Selama dua hari, kami diskusi dan godok bersama berbagai kendala dalam pengelolaan KEK Sorong," katanya kepada TribunSorong.com, Sabtu (18/5/2024).

Baca juga: Dewan Nasional KEK Beberkan Hambatan Pengembangan KEK Sorong

Dalam rakor itu disepakati beberapa rencana kerja jangka pendek guna optimalisasi KEK Sorong.

Di antaranya yaitu pemerintah berupaya menyiapkan kebutuhan-kebutuhan bagi investor yang akan masuk ke KEK Sorong dalam dua bulan ke depan.

"Kami persiapkan ini sebagai laporan Pak Gubernur nanti bulan Juli ke pemerintah pusat sebagai evaluasi," ucapnya.

Lanjut dia, Dewan Nasional KEK akan evaluasi KEK Sorong pada Juli 2024.

Jika ada kemajuan, maka tetap dipertahankan.

Jika sebaliknya tidak ada kemajuan, maka status akan dicabut dan menjadi kawasan industri biasa.

Baca juga: Optimalisasi KEK Sorong, Pj Gubernur Papua Barat Daya: Kurangi Rapat, Perbanyak Kerja Lapangan

Maka dari itu, ujarnya, berbagai langkah akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan KEK Sorong.

"Mungkin kemarin-kemarin KEK ini hanya di Kabupaten Sorong saja, tetapi kami harap ini menjadi kolaborasi bersama seluruh elemen di tanah Papua melihat KEK ini, sebab KEK merupakan program strategis nasional," pungkas dia.

Status KEK Sorong Tak Dicabut

Status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat Daya tidak jadi dicabut oleh pemerintah pusat.

Melihat hal tersebut Dewan Nasional KEK menilai ada sejumlah tantangan besar dalam pengembangan KEK Sorong.

Baca juga: Minim Perkembangan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Kecewa Lihat KEK Sorong

Plt. Kepala Biro Investasi Kerja Sama dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Bambang Wijanarko mengatakan, tantangan terbesar ialah realisasi investasi.

“Siapa investor yang betul-betul akan masuk, kemudian merealisasikan investasinya. Kami dari pusat juga memfasilitasi dari berbagai kementeran, kira-kira apa yang dibutuhkan guna menarik investor tadi,” katanya di Sorong, Jumat (17/5/2024).

Dia menegaskan, pemeritah pusat sudah memberikan kemudahan kepada siapapun investor yang ingin berinvestasi di KEK Sorong.

Dewan Nasional KEK sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya lebih fokus membangun KEK Sorong sebagai upaya mewujudkan iklim investasi yang produktif.

“Sebenarnya dari sisi support (dukungan) sudah ada semua, tetapi siapa yang akan masuk menanam modal di KEK Sorong ini memang butuh kerja sama lagi,” ucapnya.

Baca juga: 2 Minggu Lagi Izin KEK Sorong Dicabut, Begini Solusi Pj Gubernur Papua Barat Daya

Menurutnya, tujuan hadirnya KEK Sorong adalah menarik investasi guna membuat kondusifitas iklim ivestasi yang lebih profuktif optimal dengan insentif fiskal dan insentif non fiskal beserta kemudahan perizinan.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kesiapan ekosistem sumber daya manusia setempat, sarana prasarana pendukung KEK Sorong," katanya.

Sorong ini, sebut dia, sudah jadi KEK kemudian tinggal membentuk sinergi semua pihak menyiapkan kebutuhan investor.

Supaya investor tidak merasa segan untuk datang dan berinvestasi di KEK Sorong.

"Jadi selain Pemprov Papua Barat Daya tetapi juga diperlukan sinergi semua pihak untuk saling membantu membangun KEK Sorong supaya nantinya menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi di Papua secara keseluruhan dan Papua Barat Daya secara khusus," ujarnya. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)