TRIBUNSORONG.COM, SORONG - DPRP Papua Barat Daya menggelar Rapat Paripurna ke-III di Hotel Aston untuk menjawab pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Sementara Henry Wairara, didampingi Wakil Ketua Anneke Lieke Makatuuk.

Baca juga: Akses Internet di Kampung Yeflio Sorong Ditingkatkan dengan Bantuan Starlink

Pj Gubernur Mohammad Musa’ad memberikan apresiasi atas masukan konstruktif yang disampaikan oleh DPRP, yang akan menjadi pijakan untuk menyusun program pembangunan di masa depan.

Poin Utama Tanggapan Eksekutif:

1. Ketergantungan Terhadap Transfer Pusat: Pj Gubernur mengakui ketergantungan daerah pada dana transfer pusat yang mencapai 89,09 persen dari total pendapatan APBD. Langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan ini meliputi penyusunan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, pemetaan potensi sumber daya alam, dan mendorong kerjasama dengan swasta dan badan usaha daerah.
2. Belanja Operasional dan Modal: Menanggapi keprihatinan DPR tentang besarnya belanja operasional dibandingkan belanja modal, Pemprov akan meninjau kembali proporsi belanja untuk lebih fokus pada infrastruktur dasar dan layanan publik, serta melakukan efisiensi operasional.
3. Prioritas Pembangunan: Pemprov akan memprioritaskan program-program dengan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Pemprov juga akan mencari sumber pendanaan dari hibah dan kemitraan strategis.
4. Penanganan Banjir dan Konektivitas: Kota Sorong telah ditetapkan sebagai salah satu kota penerima program penanganan banjir, dengan koordinasi bersama Bappenas dan pihak terkait. Untuk konektivitas, Pemprov akan meningkatkan subsidi tarif kapal dan revitalisasi terminal Tipe B di wilayah Raja Ampat.
5. Pendapatan Asli Daerah: Pemprov akan mendorong Ranperda pajak dan retribusi, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber PAD baru.
6. Perda Afirmasi: Pemprov berkomitmen mendukung pembentukan Perda afirmatif dalam berbagai bidang untuk mendukung tercapainya tujuan Otonomi Khusus Papua.
7. Pengentasan Stunting, Kemiskinan Ekstrim, dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Untuk mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan dan stunting, Pemprov akan bekerja sama dengan mitra untuk memperbaiki data mikro, memastikan program tepat sasaran.
8. Penataan Kelembagaan: Pemprov menyadari perlunya penataan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien, dengan pengkajian terhadap kebijakan OPD untuk meningkatkan kinerja dan fungsi organisasi.
9. Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan: Pemprov telah merencanakan pembangunan RS Tipe B dan mendukung peningkatan fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten/kota, serta berupaya membangun gudang obat dan laboratorium kesehatan.
10. Koordinasi Program Nasional: Pemprov mendukung program nasional, termasuk pemberian makan sehat kepada anak sekolah, dan berupaya mengintegrasikan program tersebut dengan kebijakan lokal yang relevan.

Baca juga: Pj Gubernur Papua Barat Daya Komitmen Turunkan Angka Stunting di Kampung Yeflio

Pj Gubernur berharap kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat pembangunan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. (tribunsorong.com/angela cindy)