"Setiap SKPD harus memastikan bahwa semua transaksi dan penggunaan dana otsus tercatat dengan rapi dan mudah dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Dia menjelaskan, pelaporan dana otsus harus dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Keterlambatan pelaporan, menurutnya, dapat mengganggu proses evaluasi dan audit, yang berdampak negatif pada kredibilitas serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.

“Harapannya, penggunaan dana otsus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan mendukung kemajuan pembangunan daerah,” pungkas dia. (tribunsorong.com/angela cindy)