TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Ketua Harian DPD Partai Golkar Papua Barat Daya Max A. Hehanussa mengklarifikasi pernyataan Henry A.G. Wairara yang sempat menjadi sorotan dalam Sidang Paripurna DPRP Papua Barat Daya pada Jumat (31/1/2025).

Dalam sidang tersebut, Henry yang merupakan ketua DPRP sementara bersikeras mempertahankan posisinya meski mekanisme administratif belum sepenuhnya rampung.

Baca juga: DPRP Papua Barat Daya Usulkan Pimpinan Definitif, Pelantikan Sebelum 17 Februari

Max Hehanussa menjelaskan, semua proses harus sesuai aturan terutama terkait pengantar surat keputusan (SK) dari DPD kepada DPP.

“Sesuai mekanisme, SK dari DPP harus terlebih dahulu mendapat pengantar resmi dari DPD 1 sebelum bisa diproses lebih jauh,” ujarnya kepada awak media di Kota Sorong, Sabtu (1/2/2025).

Tanpa pengantar dari DPD 1, lanjut Max, SK tidak dapat dianggap sah sehingga aturan yang sudah jelas harus dipatuhi.

Mengenai insiden dirinya walk out dalam persidangan, Hehanussa menegaskan, hal tersebut guna menegakkan aturan dan menghindari konflik yang lebih besar.

“Ini bukan soal pribadi tetapi soal menjaga integritas proses penetapan pimpinan DPRP,” ucap Max.

“Beliau (Henry) berada di dua posisi, sebagai ketua DPRP sementara dan sebagai pihak yang terkait dengan SK dari Partai Golkar. Ini yang menjadi sumber kericuhan,” katanya.

Baca juga: Unjuk Rasa di Kantor Sementara DPRP Papua Barat Daya, Tuntut soal Posisi Ketua DPRP

Dalam kesempatan tersebut, Max Hehanussa menegaskan bahwa keputusan akhir terkait penetapan Ketua DPR Papua Barat Daya sepenuhnya berada di tangan DPP Golkar.

Jajaran partai di tingkat lokal hanya melaksanakan mekanisme sesuai aturan.

"Semua keputusan final ada di Jakarta. Kami percaya DPP akan memutuskan yang terbaik,” ujar Max.

Ia berharap agar semua pihak dapat menahan diri dan mengikuti prosedur yang ada demi menjaga stabilitas dan kelancaran proses legislatif di Papua Barat Daya. (tribunsorong.com/ismail saleh)