TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua Barat Daya secara resmi memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pemeriksaan BPK RI Papua Barat Daya Abdul Choliq dalam kegiatan Entry Meeting yang berlangsung di Gedung L Jitmau Kota Sorong, pada Senin (2/6/2025).

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG pada Selasa, 3 Juni 2025, Suhu Sorong Selatan Lebih Panas Ketimbang Kota Sorong

Abdul Choliq menjelaskan, bahwa pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang tugas dan wewenang BPK.

Pemeriksaan dimulai pada 1 Juni 2025 dan akan berlangsung selama 35 hari, hingga 5 Juli 2025.

“Pemeriksaan LKPD ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin tata kelola keuangan transparan dan akuntabel. Kami harap seluruh pihak mendukung proses ini dengan terbuka dan profesional,” ujar Abdul Choliq.

Dalam tiga tahun terakhir, kata dia, Pemkot Sorong telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. 

Namun demikian, Abdul Choliq mengingatkan bahwa opini WTP tidak serta-merta berarti tanpa kekurangan.

Baca juga: 165 CPNS dan 50 PPPK Terima SK Pengangkatan, Motivasi Wali Kota Sorong: Saya Pernah Gagal 3 Kali

Berdasarkan hasil pemeriksaan interim yang telah dilakukan sebelumnya, BPK menemukan sejumlah temuan yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Kami menemukan beberapa masalah administratif dan keuangan, seperti selisih pencatatan kas daerah, pencairan SP2D-LS melalui rekening bendahara, hingga pendapatan jasa giro yang belum disetorkan ke rekening kas daerah. Hal-hal ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ia menekankan, bahwa keberhasilan pemeriksaan tidak hanya diukur dari sedikitnya temuan, melainkan dari efektivitas tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dari total 1.336 rekomendasi yang pernah diberikan BPK kepada Pemkot Sorong, baru 832 atau sekitar 62 persen yang telah ditindaklanjuti.

“Kami harap angka ini bisa meningkat menjadi minimal 80 persen, bahkan kalau bisa 100 persen. Semakin cepat dan efektif tindak lanjut dilakukan, semakin kecil kemungkinan temuan serupa terulang kembali,” kata Abdul Choliq.

Baca juga: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Sorong: Momentum Revitalisasi Nilai Kebangsaan

Ia juga menyampaikan bahwa efektivitas tindak lanjut sangat memengaruhi ruang lingkup dan kedalaman pemeriksaan selanjutnya. 

Bila sistem pengendalian intern (SPI) dinilai baik dan tindak lanjut berjalan efektif, maka proses audit dapat berlangsung lebih efisien serta tidak menyita terlalu banyak waktu dan sumber daya.

Baca juga: Polisi Tangkap Mobil Nopol Palsu Bawa Tangki Modifikasi dan Jeriken Diduga Timbun BBM di Kota Sorong

Selain itu, ia menginformasikan bahwa BPK RI Perwakilan Papua Barat Daya telah aktif beroperasi sejak awal 2025.