TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Tagar #SaveRajaAmpat memuncaki trending topik nasional menyusul temuan kerusakan ekosistem di sejumlah pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Pada Sabtu (7/6/2025), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turun ke Pulau Gag, Sabtu guna meninjau aktivitas pertambangan yang sementara dihentikan.

Baca juga: Aksi Demo di Bandara DEO Sorong: Aktivis Minta Hentikan Tambang Nikel di Papua Barat Daya

Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor menilai langkah Menteri Bahlil salah sasaran. 

Menurutnya pusat persoalan sebenarnya bukan di Pulau Gag melainkan di wilayah pertambangan baru seperti Manyaifun, Batan Pele, dan Kepulauan Paam (Pyainemo).

"Ini beda pulau, beda masalah," kata Paul Finsen Mayor.

Baca juga: WALHI Papua Soroti Ketidakjujuran Pemerintah Soal Tambang Nikel di Raja Ampat

Ia menjelaskan, perusahaan di wilayah Manyaifun dan Batan Pele adalah PT. Mulia Raymond Perkasa, sementara PT Anugerah Pertiwi Indotama di Kepulauan Paam.

Kehadiran tambang di lokasi baru tersebut telah memicu konflik sosial di masyarakat, sehingga pemerintah tidak boleh abai dan harus segera turun tangan ke titik-titik tersebut, bukan sekadar ke lokasi lama yang justru dikelola BUMN sejak lama.

"Gag Nikel itu sudah beroperasi sejak tahun 70-an di bawah kendali BUMN. Masalah barunya ada di tambang baru yang merambah kawasan sensitif ekowisata. Ini harus segera ditindaklanjuti, bukan dibiarkan," ujar Paul Finsen.

Baca juga: Ditolak Aktivis, Menteri ESDM Bahlil Tetap Tinjau Tambang Nikel Pulau Gag via Helikopter

Persoalan tambang ini juga memicu gejolak di mayarakat, aktivis lingkungan, hingga pelaku wisata lokal.

Mereka mendesak agar izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah ekowisata Raja Ampat ditinjau ulang. 

Dikhawatirkan eindahan alam Raja Ampat yang selama ini menjadi magnet wisata dunia di Papua Barat Daya bakal rusak tak tergantikan. (tribunsorong.com/angela cindy)