WALHI Papua Soroti Ketidakjujuran Pemerintah Soal Tambang Nikel di Raja Ampat

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menyoroti ketidakjujuran pemerintah pusat terkait aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Papua, Maikel Primus Peuki, pada Sabtu (7/6/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS: Aktivis Gelar Aksi Demo Tolak Tambang Nikel Saat Menteri ESDM Bahlil Tiba di Sorong

Menurut Maikel, pemerintah pusat selama ini cenderung menutup mata terhadap keberadaan konsesi tambang di tiga pulau lain selain Pulau Gag yang sudah lebih dulu diketahui memiliki tambang nikel.

“Kami turun langsung ke lapangan dan menemukan sekitar 300 hingga 400 hektare lahan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang di wilayah konsesi di beberapa pulau,” ungkap Maikel saat dihubungi TribunSorong.com via telepon.

Ia menambahkan, WALHI Papua pada tahun 2023 telah melakukan kunjungan ke Pulau Gag dan berdialog dengan masyarakat setempat. 

Warga mengakui adanya kerusakan lingkungan, namun banyak yang takut untuk menyuarakan kondisi tersebut kepada pihak luar.

Baca juga: Bahlil Diteriaki Penipu di Bandara DEO Sorong, Massa Marah Menteri Kabur Lewat Pintu Belakang

Berdasarkan data yang dihimpun WALHI, aktivitas pertambangan di Pulau Gag telah berlangsung selama beberapa tahun. 

Kini, terdapat tiga konsesi tambang nikel baru yang juga mulai masuk ke wilayah Kabupaten Raja Ampat.

“Saya ingin tegaskan, PT Gag Nikel sudah lama beroperasi. Tapi sekarang juga ada konsesi baru yang masuk ke tiga pulau kecil lainnya, yaitu Pulau Kawei, Pulau Batang Pele, dan Pulau Manyaifun,” kata Maikel.

Baca juga: Aksi Demo di Bandara DEO Sorong: Aktivis Minta Hentikan Tambang Nikel di Papua Barat Daya

Ia menjelaskan bahwa seluruh konsesi tambang nikel di wilayah tersebut, termasuk di Pulau Gag, merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Aneka Tambang (Antam).

Karena itu, Maikel mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia untuk bersikap jujur kepada publik terkait situasi di lapangan.

“Pemerintah jangan hanya bicara soal Pulau Gag, sementara tiga konsesi lainnya justru ditutupi dari masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Ditolak Aktivis, Menteri ESDM Bahlil Tetap Tinjau Tambang Nikel Pulau Gag via Helikopter

WALHI Papua berharap agar semua pihak, khususnya pemerintah pusat, lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di tanah Papua, demi melindungi ekosistem dan masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari alam. (tribunsorong.com/safwan ashari)