TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Abcandra Muhammad Akbar Supratman mengatakan, kunjungan ke Provinsi Papua Barat Daya bukan sekadar agenda kerja tetapi menjadi momentum berdialog mendengar aspirasi.

Menurutnya, banyak hal penting yang mengemuka dalam pertemuan yang nantinya akan disampaikan ke pimpinan MPR RI.

"Selanjutnya masukan-masukan itu bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional yang berpihak pada daerah," ujar Abcandra di Kota Sorong, Selasa (24/6/2025).

Baca juga: Waket MPR RI Akan Buka Kejurda Tinju Amatir PFM Cup I, Daud Yordan Hadapi Petinju Papua Geisler Ap 

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, serta jajaran menyambut Abcandra bersama rombongan sejumlah pejabat pusat di Bandara DEO Sorong, Selasa (24/6/2025) pagi.

Elisa Kambu mengatakan, kondisi keamanan di beberapa wilayah yang dahulu sempat bergejolak kini telah stabil.

“Dua hari yang lalu kami kunjungan ke Kisor, Kumurkek, dan Kamundan di Maybrat. Kami pastikan bahwa daerah tersebut kini aman. Masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.

Baca juga: MPR for Papua Resmi Dibentuk, Jembatan Baru antara Pemerintah dan Rakyat Papua

Ia menegaskan, stabilitas keamanan merupakan pondasi utama dalam membangun Papua Barat Daya ke depan secara berkelanjutan.

Gubernur Elisa juga menyampaikan persoalan yang mengemuka saat ini, yakni masa depan Raja Ampat, kawasan konservasi laut dan wisata dunia yang berada di wilayah Papua Barat Daya.

“Kita semua sepakat bahwa Raja Ampat adalah karunia besar dari Tuhan, bukan hanya milik Indonesia, tetapi milik dunia. Maka harus kita jaga untuk anak cucu kita kelak agar tetap bisa menyaksikan keindahan ini,” ucapnya.

Elisa menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin tambang di wilayah Raja Ampat.

Di sisi lain harus ada perhatian serius kepada masyarakat lokal yang sebelumnya bergantung pada sektor tambang nikel.

Baca juga: Isi Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto dari Masyarakat Adat Suku Kawei Raja Ampat

Elisa meminta pemerintah pusat memfasilitasi pertemuan lintas lembaga dan pemerintah daerah untuk berdiskusi bersama, menentukan arah pembangunan Raja Ampat.

"Apakah akan dijadikan destinasi wisata sepenuhnya, atau ada pola lain yang tetap menjaga kelestarian namun tidak menelantarkan masyarakat yang sudah terlibat dalam aktivitas ekonomi sebelumnya,” katanya.

Baca juga: Cegah Karang Rusak, BLUD Raja Ampat Petakan Lokasi Tambat Kapal Ramah Lingkungan

Mendengar penjelasan Gubernur Elisa, Abcandra menyebut, baik MPR RI maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sepakat bahwa dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Hal ini adalah kunci utama dalam menjawab tantangan pembangunan dan pelestarian kawasan di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya.

“Kami berharap agar aspirasi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, agar Papua Barat Daya tidak hanya stabil secara politik, tapi juga berkembang secara ekonomi dan sosial budaya, dengan tetap menjaga kearifan lokal,” ujar Abcandra. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)