Tambang vs Pariwisata di Raja Ampat

Isi Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto dari Masyarakat Adat Suku Kawei Raja Ampat

Masyarakat adat Suku Kawei pemilik hak ulayat Pulau Kawei dan sekitarnya melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

|
Dok. Istimewa
SURAT UNTUK PRABOWO - Kolose foto masyarakat adat Suku Kawei Raja Ampat, Presiden Prabowo Subianto dan surat untuk Presiden RI, Jumat (20/6/2025). Dalam surat itu mereka memohon agar pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) ditinjau ulang. 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Masyarakat adat Suku Kawei pemilik hak ulayat Pulau Kawei dan sekitarnya melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Mereka memohon agar pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) ditinjau ulang.

Baca juga: Gubernur Elisa Kambu Promosikan Wisata Raja Ampat: Ajak Wagub Jatim Emil Dardak Kembali Berkunjung

Surat yang ditandatangani para ketua marga dan tokoh adat pada 18 Juni 2025 dari Kampung Selpelei, Waigeo Barat mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap negara yang dinilai abai.

“Negara tidak hadir di tanah kami. Kami dibiarkan berjuang sendiri,” tulis mereka.

Menurut warga, sebelum PT KSM hadir akses pendidikan terbatas, layanan kesehatan minim, listrik tak tersedia, dan ekonomi nyaris lumpuh. Kehadiran PT KSM mengubah semuanya.

Baca juga: Ekosistem Laut Raja Ampat Terancam Sedimentasi Tambang di Luar Kawasan Konservasi

Suami mendapatkan pekerjaan tetap, ibu-ibu dibina bertani dan berpenghasilan, anak-anak memperoleh beasiswa hingga jenjang doktoral, listrik menyala tiap malam, dan hasil laut bisa dijual langsung ke perusahaan.

“Kami bukan hanya diberi umpan, tapi diajari mandiri. Penghasilan Rp3 juta seminggu bukan mustahil,” ujar mereka.

Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan tambang dan pengelolaan lingkungan, termasuk dua kolam pengendapan limbah Kolam Yefbi dan Kolam Salasih yang dinilai cukup berfungsi meski masih perlu peningkatan.

“Kami sudah memilih berdiri bersama perusahaan dan akan terus mengawasi pengelolaan lingkungan,” tegas mereka.

Baca juga: Mabes Polri Mulai Periksa soal IUP di Raja Ampat, Baru Fokus pada Warga Belum Sentuh Pejabat Pemda

Surat ini ditutup dengan harapan agar Presiden RI membuka hati terhadap jeritan masyarakat adat dari wilayah 3T yang merasa hidup mereka justru bangkit berkat kehadiran tambang.

Surat itu ditandatangani oleh:

  • Korinus Ayello – Ketua Adat Suku Kawei
  • Mikha Daat – Ketua Marga Daat
  • Menase Arempele – Ketua Marga Arempele
  • Yulius Ayello – Ketua Marga Ayelo
  • Yustus Ayei – Ketua Marga Ayei (*)
Sumber: TribunSorong
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved