TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya mendorong percepatan pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayahnya.

Baca juga: Konflik Investasi dan Tanah Adat di Sorong Selatan, Senator Papua Barat Daya Angkat Suara

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyerahkan dokumen aspirasi pendirian PTN kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto saat penutupan Rapat Kerja Pimpinan Yayasan dan Perguruan Tinggi se-Tanah Papua di Kota Sorong, Jumat (4/7/2025) malam.

Baca juga: KPU Papua Barat Daya Ambil Alih Seluruh Tugas dan Kewenangan KPU Sorong Selatan, Ada Apa?

Gubernur Elisa Kambu menegaskan, bahwa kehadiran PTN merupakan kebutuhan mendesak untuk menyiapkan SDM lokal yang unggul pasca pemekaran provinsi.

Menurutnya, tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan program studi yang relevan dengan kebutuhan daerah.

“Kami berkomitmen menghadirkan universitas negeri dengan program studi baru yang belum tersedia di kampus lain. Ini bagian dari membangun Indonesia dari Papua Barat Daya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, Pemprov telah menyiapkan lahan kampus seluas 71 hektar beserta sarana prasarana, sistem administrasi akademik, serta bangunan Fakultas Kedokteran Universitas Papua di Kabupaten Sorong yang telah beroperasi sejak 2014.

“Keberadaan PTN akan membuka akses pendidikan tinggi yang lebih merata bagi masyarakat,” tegas Elisa.

Baca juga: Profil Ribka Juliana, Miss Indonesia Papua Barat Daya 2025: Berdarah Biak dan NTT

Menanggapi hal itu, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyatakan dukungan penuh.

Ia mengapresiasi semangat pemerintah dan masyarakat setempat dalam memajukan pendidikan.

“Tidak ada jalan pintas membangun manusia selain melalui pendidikan, sains, dan teknologi. Kami pastikan anak-anak Papua memiliki akses pendidikan tinggi yang unggul dan merata,” kata Brian.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Sabtu 5 Juli 2025, Kabupaten Sorong Cuaca Ekstrem

Sebagai langkah awal, ia akan mendorong pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dengan prodi strategis seperti pertambangan, mineral, dan metalurgi, bekerja sama dengan ITB, UI, dan UGM.

“Kita targetkan pembukaan prodi ini bisa dimulai tahun depan,” ujarnya.

Brian juga memastikan tidak ada hambatan hukum bagi pemda untuk membantu pembangunan fasilitas kampus, hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam waktu dekat, akan dibuat MoU bersama Mendagri agar dukungan pemda lebih optimal.

“Kami juga akan dorong skema gotong royong antara pusat dan daerah, termasuk bantuan beasiswa seperti KIP Daerah atau KIP Gubernur,” pungkasnya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)