Tak Hanya Kritik, Fraksi PKS DPR Kota Sorong Beri Saran Strategis Atasi Masalah APBD

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Kota Sorong menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Jumat (12/9/2025).

Pandangan fraksi tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS Sungep.

Baca juga: Pandangan Fraksi terhadap LPjP APBD 2024, Golkar Berikan 9 Catatan kepada Pemkot Sorong

Fraksi PKS menilai bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2024 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen politik pembangunan daerah yang harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“APBD harus dipertanggungjawabkan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan,” ujar Sungep.

Catatan Kritis Fraksi PKS

1. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan Rp1,264 triliun masih lebih rendah Rp3,6 miliar dibandingkan target perubahan.

PKS menilai lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan perlunya strategi berbasis potensi lokal, bukan hanya mengandalkan dana transfer pusat.

2. Belanja Daerah

Realisasi belanja hanya Rp1,208 triliun dari target Rp1,313 triliun, menyisakan anggaran Rp105 miliar yang tidak terserap.

PKS menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan rendahnya kapasitas OPD dalam mengelola anggaran berbasis kinerja.

3. Surplus/Defisit

Terdapat surplus Rp55,39 miliar, berbeda dari proyeksi defisit Rp46 miliar.

Menurut PKS, hal ini bukan keberhasilan, melainkan dampak rendahnya serapan belanja.

4. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Rp48,48 miliar melampaui target, sementara pengeluaran sesuai dengan perencanaan.