Sorotan Fraksi APPSA terhadap Pertanggungjawaban APBD Kota Sorong 2024

TRIBUNOSORNG.COM, SORONG - Fraksi Amanat Persatuan Perjuangan Sejahtera Abadi (APPSA) DPR Kota Sorong menyampaikan pandangan kritisnya terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2024. 

Fraksi APPSA menilai laporan ini harus menjadi cerminan nyata dari keberpihakan pemerintah daerah kepada rakyat.

Baca juga: DPRD Kota Sorong Soroti APBD Surplus Rp55 Miliar, Minta Pemerintah Perhatikan Rekomendasi BPK

Sekretaris Fraksi APPSA James Nixon Senewe menegaskan, bahwa dokumen pertanggungjawaban anggaran bukanlah sekadar laporan administratif, melainkan bukti nyata pelaksanaan amanat rakyat. 

"Pertanggungjawaban anggaran harus mencerminkan keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat kecil," ujar James. 

Baca juga: Tak Hanya Kritik, Fraksi PKS DPR Kota Sorong Beri Saran Strategis Atasi Masalah APBD

Ia menambahkan bahwa laporan tersebut tidak boleh hanya indah di atas kertas namun hampa makna di lapangan.

Poin-Poin Penting yang Disorot Fraksi APPSA

Dalam pandangan awalnya, Fraksi APPSA menyoroti beberapa isu krusial:

1. Verifikasi Keuangan: Fraksi akan meneliti setiap angka dalam laporan keuangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen APBD dan realisasi di lapangan.
2. Realisasi Program Pembangunan: Fraksi menekankan bahwa program yang tercatat harus benar-benar terlaksana dan manfaatnya dirasakan masyarakat, bukan sekadar formalitas.
3. Optimalisasi Pendapatan Daerah: Fraksi APPSA menuntut Pemerintah Kota Sorong untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah sebagai wujud kemandirian fiskal, mengingat ketergantungan yang masih tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat.
4. Isu Prioritas: Penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi isu mendesak yang memerlukan perhatian serius dan hasil nyata.
5. Kesehatan: Fraksi menyoroti tingginya angka Annual Parasite Incidence (API) malaria sebesar 11,72 persen, yang jauh di atas target 1 persen. Mereka juga menyoroti peningkatan kasus HIV/AIDS yang mencapai 4.016 kasus per Desember 2024. Fraksi APPSA menuntut penjelasan rinci tentang efektivitas penggunaan anggaran kesehatan dalam mengatasi persoalan ini. 

Komitmen Fraksi APPSA

James Nixon Senewe menegaskan, Fraksi APPSA akan mengawal ketat proses pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2024. 

"Setiap rupiah yang tercatat adalah amanat rakyat. Kami akan bekerja teliti, berpijak pada data, dan bertindak dengan nurani demi kepentingan masyarakat Sorong," tegasnya.

Fraksi APPSA mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membuka dialog yang jujur, transparan, dan konstruktif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat. (tribunsorong.com/ismail saleh)