Begini Tanggapan Wali Kota Sorong atas Pandangan Fraksi DPR 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wali Kota Sorong Septinus Lobat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPR Kota Sorong terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. 

Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat Pleno XV Paripurna XXII DPR Kota Sorong pada Jumat (12/9/2025).

Dalam tanggapannya, Septinus Lobat mengapresiasi masukan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi. 

Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

Ia juga berharap pembahasan Ranperda ini menjadi momen untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan DPR Kota Sorong demi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berikut poin-poin utama tanggapan Wali Kota Sorong terhadap setiap fraksi:

1. Fraksi Golkar: Pemerintah Kota Sorong berkomitmen meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat monitoring dan evaluasi, serta memperketat sistem pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkot juga berencana menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan memperbaiki pengelolaan aset daerah berbasis teknologi. Selain itu, pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan memastikan sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
2. Fraksi PKS: Pemkot menyambut baik masukan untuk mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi, memperkuat anggaran berbasis kinerja, dan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur. Program-program prioritas seperti penanganan sampah, revitalisasi pasar, perbaikan layanan kesehatan, dan mitigasi banjir akan menjadi fokus perhatian.
3. Fraksi Gerakan Indonesia Maju (GIM): Pemerintah mengapresiasi masukan dari fraksi ini dan menyatakan bahwa klarifikasi lebih lanjut mengenai realisasi anggaran 2024 akan dibahas dalam rapat komisi dan Badan Anggaran DPR Kota Sorong. Pemkot juga menegaskan akan menyiapkan dokumen perencanaan teknis untuk infrastruktur yang lebih berdampak bagi masyarakat.
4. Fraksi APPSA: Pemkot menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD telah diperiksa oleh BPK RI Papua Barat Daya. Pemerintah sepakat untuk memperkuat akuntabilitas PAD dan menindaklanjuti program-program prioritas daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran untuk penanganan banjir, pendidikan, dan kesehatan.
5. Fraksi Kelompok Khusus: Wali Kota menyampaikan apresiasi atas perhatian fraksi ini pada isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan afirmasi kebijakan. Ia berjanji akan menindaklanjuti masukan tersebut secara konkret. (tribunsorong.com/ismail saleh