Gubernur Papua Barat Daya Akui Pelayanan Publik Terpusat dan Terintegrasi Masih Tahap Pengembangan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Gubernur Elisa Kambu mengakui sistem pelayanan publik terpusat dan terintegrasi di Papua Barat Daya masih tahap pengembangan.

Baca juga: Evaluasi Kemenpan RB: Pelayanan Publik di Tanah Papua Capai Nilai B, Perlu Peningkatan Signifikan

Ia komitmen memperkuat pelayanan khusus disabilitas dan kelompok rentan, meski layanan tersebut masih tahap pengembangan.

“Upaya ini sejalan dengan kebijakan nasional yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” katanya, Rabu (15/10/2025).

Mantan Bupati Asmat dua periode ini mengaku layanan perizinan masih di tingkat kabupaten dan kota.

Pemprov mendorong peningkatan kapasitas aparatur dan perbaikan sarana pelayanan publik yang ramah dan mudah diakses semua kalangan.

“Saya pikir kita punya pegawai sudah cukup banyak, tinggal kita berikan pendampingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas,” kata pria asal Maybrat itu.

Baca juga: Pemkot Sorong Siapkan Lahan Mal Pelayanan Publik, Jamin Tata Kelola Pemerintahan Cepat-Transparan

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan RB Ajib Rakhmawanto mengatakan, pelayanan publik inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan menjadi fokus utama kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi.

“Program inklusivitas adalah tolok ukur penting,” katanya.

Ajib meminta pemerintah daerah menyiapkan sarana dan ruang pelayanan yang layak serta mudah diakses masyarakat tanpa terkecuali.

“Itu bagian dari komitmen kita untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan manusiawi,” ujar Ajib. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)