BPS dan Satgas MBG Evaluasi Program di Papua Barat Daya, Wagub Ahmad Nausrau Atensi Harga

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Merry mengatakan, BPS mendapat tugas menyurvei program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Survei dilaksanakan dua tahap, pertama periode Juni dan Juli 2025 lalu kedua awal November 2025.

"Tahap kedua sampelnya lebih besar, karena penerima manfaat program juga bertambah," ujar Merry dalam Rapat Evaluasi Kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 di Kota Sorong, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: Siswa Sekolah Dasar di Sorong Selatan Minta Ada Menu Papeda di Program MBG

Rapat diikuti BPS kabupaten/kota se-wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Merry menjelaskan, kategori survei meliputi khusus yang mencakup pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyuplai bahan baku, sekolah, serta keluarga penerima manfaat. 

Baca juga: Viral Warung Makan Babi Dipasangi Papan Nama Dapur MBG, Satgas Kota Sorong Respons Begini

Kemudian survei baseline bertujuan mengetahui respons masyarakat baik yang sudah maupun belum menerima manfaat program MBG.

Hasil survei dilaporkan secara nasional oleh BPS kepada pemerintah pusat kemudian menjadi bahan evaluasi bagi program MBG di seluruh Indonesia.

Dalam evaluasi lapangan, BPS menemukan sebagian besar dapur SPPG di Papua Barat Daya dan Papua Barat beroperasi sesuai standar operasional prosedur (SOP), meski ada beberapa perlu perbaikan.

"Tidak ada temuan serius seperti makanan terkontaminasi, namun ada SPPG yang perlu memperbaiki fasilitas agar lebih higienis, sehingga tidak berisiko bagi kesehatan anak-anak," ucap Merry.

Kendala harga

Wakil Gubernur Papua Barat Daya sekaligus Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan, pelaksanaan MBG menunjukkan progres positif.

Saat ini ada sekitar 16 SPPG beroperasi tersebar di empat kabupaten dan satu kota.

"Tersisa Kabupaten Maybrat dan Tambrauw yang dalam proses percepatan," ujar Ahmad Nausrau.

Ia menyebut, pemerintah daerah menargetkan dua kabupaten yang belum berjalan dapat segera beroperasi sebelum akhir tahun.

Ahmad Nausrau menyoroti tantangan terkait harga satuan makanan di wilayah Papua Barat Daya yang terlalu rendah dibanding kondisi riil di lapangan.

"Harga Rp8.000-Rp10.000 per porsi jelas tidak realistis di daerah seperti Sorong. Kami harap ada penyesuaian agar pengelola SPPG tidak kesulitan menutupi biaya operasional," ucapnya.

Baca juga: BGN Gandeng Lembaga Kultur Sosialisasi Program MBG di Maybrat, Beber Manfaat hingga Mekanisme