Akselerasi Layanan Pertanahan: 4 Instruksi Sekjen ATR/BPN Terkait Tata Kerja Baru

TRIBUNSORON.COM - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan menekankan empat instruksi utama bagi seluruh jajaran pusat dan daerah dalam Webinar Nasional Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kamis (12/03/2026).

Baca juga: Wamen ATR/BPN Lantik 180 Pejabat: Pelayanan Harus Akurat dan Aplikatif

Empat Pesan Utama Sekjen ATR/BPN:

1. Pendalaman Regulasi: Seluruh jajaran wajib memahami regulasi ini secara mendalam untuk memperlancar koordinasi antara pusat dan daerah.
2. Penyesuaian Tugas dan Fungsi: Setiap unit kerja harus menyesuaikan pelaksanaan tugas agar lebih tepat sasaran dan terarah sesuai ketentuan terbaru.
3. Sinergi Antar Unit: Sekjen menegaskan bahwa koordinasi bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata. Unit kerja harus bekerja sebagai satu kesatuan, bukan entitas yang berdiri sendiri.
4. Peningkatan Layanan Publik: Regulasi ini harus menjadi pedoman utama dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan bagi masyarakat.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Bidik Lahan HGU Telantar untuk Percepatan Infrastruktur Energi

Dalu Agung Darmawan juga mengingatkan bahwa peran Sekretariat Jenderal melampaui penyediaan fasilitas administratif; Sekjen harus memastikan seluruh perangkat pendukung mampu menjawab kebutuhan unit pelayanan di lapangan.

Acara yang diikuti ratusan peserta secara daring ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM, Norman Subowo, dengan pemaparan substansi oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Kelola Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima. (*/tribunsorong.com)