Ini Harapan Maria Grace Karubaba, Mahasiswi Kedokteran Papua di Hari Buruh

Di mata advokat kelahiran Nabire ini, salah satu tugas dasar pemerintah pusat dan daerah otonomi baru adalah menetapkan ambang batas minimum upah pekerja di level kota, dan provinsi yang berpihak ke rakyat, bukan pengusaha belaka.

"Kita maklum kondisi Tanah Papua ini ada otonomi khusus, namun persoalan mendasar lain adalah meyakinkan investor bahwa biaya hidup di Tanah Papua ini juga diatas rata-rata Indonesia.

Sekadar diketahui UMP 2023 di Papua tertinggi kedua di Indonesia, setelah ibukota negara, Jakarta; DKI Jakarta: Rp4.901.798 (naik 5,6 persen).

Di Papua: Rp3.864.696 (8,5 persen) dan Papua Barat: Rp3.282.000 (8,5 persen), atau selisih hampir Rp600 ribu.

UMP 2023 tertinggi ketiga dan keempat di Indonesia adalah Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 persen) lalu Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 persen).

Desember 2022 lalu, Kementerian Tenaga Kerja menetapkan UMP seragam bagi 4 daerah otonomi baru (DOB) level provinsi di Tanah Papua.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 11 Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

UMP di empat DOB; Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya akan mengikuti provinsi induk sebelum pemekaran, yaitu Provinsi Papua dengan UMP 2023 dengan besaran Rp 3.864.696.

UMP 2023 ini naik 8,5 persen dari tahun sebelumnya, 2022.

Dari situs resmi ditjen pajak, https://www.pajak.com/ekonomi/kenaikan-ump-berlaku-1-januari-2023/ disebutkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, penentuan UMP 2023 dihitung berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.(tribunsorong.com/safwan)