ASN Maybrat Rentan Ikut Politik Praktis

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Money politik merupakan pelanggaran terbesar didalam pelaksanaan pemilu.

Tahapan sedang berjalan, warga dan pimpinan parpol di Maybrat diajak aktif mengawasi Tahapan pemilu 2024.

Pelanggaran sering terjadi dan berakibat fatal dan menciterai Pemilu.

"Grafik tertinggi, pelanggaran money politik, penyalahgunaan kewenangan bagi pejabat Publik dan pelanggaran lain, baik secara langsung dan melalui medsos," ujar Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Bawaslu Maybrat Minta Warga Tak Segan Laporkan Pelanggaran Pemilu

Yang mempunyai kewenangan untuk menangani pelanggaran itu adalah Bawaslu.

"Tentunya kami terus melakukan upaya pencegahan," kata ketua Bawaslu Papua Barat ini kepada tribunsorong.com di Samusiret Faitmayaf Kabupaten Maybrat.

Untuk mengawasi bukan sekedar tanggung jawab Bawaslu, tetapi ada KPU, pimpinan Partai Politik, dan Masyarakat.

Baca juga: Bernhard E Rondonuwu Wanti-wanti Personel Satpol PP Maybrat soal Tugas dan Tanggung Jawab

"Berkampanye atau berkompetisi dengan cara edukatif politik serta gagasan-gagasan yang ditawarkan bukan politik pragmatis dan lainnya," tutur Elias.

Mau buatkan Komitmen dan deklarasi Politik Money. 

"Dari hasil evaluasi pemilu 2019, itu semua cuma acara seromial yang tak bisa dilaksanakan," beber Bawaslu.

Baca juga: Sebelum Menikah, Dua Pasangan Anggota Polres Maybrat Ini Jalani Sidang BP4R, Apa Itu?

Kita ikuti pengajuan Bacaleg untuk Pemilu 2024, masih saja ada yang mencalonkan orang yang memiliki histori sebagai mantan narapidana, terutama pidana koruptor.

"Ini merupakan proses awal dalam pemilu yang tidak betul," tandas Elias.

Artinya, dari pihak-pihak partai politik juga tidak punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan edukasi politik yang sehat.

Baca juga: Kepala OPD Maybrat Bakal Dievaluasi Tiga Bulan Sekali, Tak Jalankan Program Siap-siap Dicopot

"Kalau politik identitas, Maybrat mungkin tidak terlalu dikapitalkan karena masih homogen," tambah Elias.

Jika ada aktor ASN, Aparatur kampung yang terlibat politik praktis, tidak segan-segan kami tidak tegas.(tribunsorong.com/desianus watho)