BPJS Ketenagakerjaan Bantu Pemerintah Retas Kemiskinan Lewat Program Ini

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - BPJS Ketenagakerjaaan Cabang Sorong berupaya membantu pemerintah dalam rangka meretas angka kemiskinan ekstrim.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong Nasrullah Umar mengatakan upaya itu dibangun dengan kerja sama antara Pemerintah Papua Barat Daya dan Papua Barat.

Guna mengakomodasi masyarakat kategori angkatan kerja di dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayah itu.

Baca juga: Bupati Raja Ampat Tingkatkan Eksistensi BPJS Terhadap Tenaga Kerja Non Upah   

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, ucapmya melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

BPJS Ketenagakerjaan membangun kerja sama dengan pemerintah sampai tingkat kabupaten dan kota guna mengakomodasi masyarakat di dalam program BPJAMSOSTEK.

"Ini sebuah langkah strategis yang kita tawarkan kepada pemerintah untuk menekan angka kemiskinan itu," kata Nasrullah Umar kepada TribunSorong.com Kamis (18/5/2023).

Baca juga: TKBM dan Tukang Ojek di Raja Ampat Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Ia bilang, masyarakat yang termasuk dalam kategori angkatan kerja di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebanyak 700.000 orang. 

Sementara, 2022 BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi sebanyak 530.000 orang.

Namun dalam perjalanan waktu, ada sebagian anggota putus kepesertaan.

"Supaya terlindungi kembali, maka kita membangun kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," jelasnya.

Baca juga: Segera, Penjual Pinang di Kota Sorong Bakal Punya BPJS Ketenagakerjaan

Disebutkan, dari jumlah 530.000 orang yang telah terlindungi, sebanyak 341.000 orang yang telah memutuskan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah melindungi 50.000 orang di dalam BPJAMSOSTEK melalui APBD.

Pemerintah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, kata dia, sedang diola data yang nantinya pun menyusul kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah Papua Barat rencana akan melindungi 200.000 orang, itu komitmen Penjabat Gubernur setempat," ungkap dia.

Selain membangun kerja sama dengan pemerintah, samnungnya BPJS Ketenagakerjaan pun mendekati organisasi kemasyarakat dengan kisaran 570.000 orang yang akan terlindungi.