Bupati Raja Ampat Tingkatkan Eksistensi BPJS Terhadap Tenaga Kerja Non Upah

TRIBUNSORONG.COM, WAISAI - Soal jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya, sebanyak 23 ribu tenaga kerja non upah telah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini merupakan eksistensi Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati melalui pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Dimana pekerja non upah seperti petani, nelayan dan yang lain adalah pekerja orang asli Papua yang memiliki KTP Raja Ampat.

Baca juga: Bupati Abdul Faris Umlati Sebut Stunting di Raja Ampat Menurun 

Kepesertaan tenaga kerja non upah di Kabupaten Raja Ampat sudah dimulai sejak tahun 2018 silam, sejak itu 10 ribu tenaga kerja non upah mulai didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Raja Ampat, menjelaskan hingga tahun 2022 kepesertaan naik menjadi 21 ribu dan pada 2023 peserta tenaga kerja non upah naik menjadi 23 ribu orang.

"Tahun 2022 peserta pekerja non upah terdata 21 ribu dan pada 2023 peserta tenaga kerja non upah naik menjadi 23 ribu orang," ujar Bupati Abdul Faris Umlati, Jumat (12/5/2023).

Baca juga: Partai Demokrat Raja Ampat Optimis Pertahankan Sembilan Kursi di Legislatif

Pencapaian tersebut, diapresiasi lewat penghargaan Paritrana Award oleh BPJS Ketenagakerjaan, dimana Kabupaten Raja Ampat dua kali keluar sebagai juara satu tingkat nasional.

Bupati Faris Umlati menambahkan sebanyak 23 ribu pekerja non upah telah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Komisioner KPU Raja Ampat: Sudah Masuk Hari ke 11, Baru 5 Parpol yang Daftar di KPU Raja Ampat

"Tinggal ikan dan karang di laut, burung di udara dan hewan di dalam hutan Raja Ampat saja yang belum kami daftar di BPJS Ketenagakerjaan," ucap Faris Umlati sambil bercanda dengan awak media di Waisai Raja Ampat. (Tribunsorong.com/Willem Oscar Makatita)