KPK Sentil Tata Kelola Pemerintahan di Maybrat, Pj Bupati: Lemahnya di Admin

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyentil soal tata kelola pemerintahan di wilayah Papua Barat Daya termasuk kabupaten Maybrat.

Penjabat Bupati Maybrat Bernhard Rondunuwo mengatakan, dengan adanya paparan KPK baru diketahui apa yang menjadi kekurangan.

Dengan mengetahui kekurangan itu, ucapnya menjadi motor penggerak untuk bersepakat mengubah secara bertahap.

"Kalau saya kekurangan itu tidak apa-apa. Sebab dengan begitu kita tahu apa kekurangan kita lalu bersepakat untuk berubah. Seperti sekarang yang kita lakukan adalah mulai pembenahan SDM," katanya kepada TribunSorong.com Senin (22/5/2023).

Baca juga: Bernhard E Rondonuwu Hadiri Tahbisan Imamat Diakon Inventus Ivos Kocu, Putra Terbaik Maybrat

Ia bilang, ketika sudah tahu kelemahan di mana secara otomatis solusi juga mulai berjalan.

Ternyata setelah dijelaskan kendala ada di admin. Kuncinya ada dipelaporan makanya sering diingatkan soal data penting.

Pemerintah kabupaten Maybrat, ucapnya pelan-pelan membenah diri dan menyesuaikan supaya sama dengan kabupaten/kota lainnya.

Baca juga: Internet di Kantor OPD dan Fasilitas Publik Maybrat Makin Kencang, Pj Bupati: Akselerasi Pembangunan

"Kita di Maybrat soal data kurang. Yang kelolah data teman-teman SDM namun apa yang jadi kekurangan disana itu signal tapi sekarang sudah ada jadi tidak ada alasan lagi yang namanya data karena sudah didukung wifi sudah jaringan sudah," ujar pria berdarah Manado itu.

KPK menghadirikan semua kepala daerah, unsur DPRDJ dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se wilayah Papua Barat Daya (PBD) dalam rangka melakukan koordinasi pencegahan korupsi. 

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi yang dilakukan oleh KPK pada wilayah DOB yakni Provinsi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat Daya.

Selain Pemda, kegiatan juga menghadirkan Inspektorat Khusus Kementerian Dalam
Negeri, BPKP Papua Barat, BPK Papua Barat, Kantor Wilayah ATR/BPN Papua Barat, Kantor Pajak Pratama Sorong, serta unsur vertikal lainnya.

Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah V KPK, Dian Patria menegaskan kehadiran KPK sebagai mitra pemda untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah ini.

Upaya ini sebagai ikhtiar bersama untuk mendorong kemandirian fiskal, mengoptimalkan fungsi aparatur, memperbaiki layanan piblik, dan mengefisienkan APBD untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

"Hasil evaluasi KPK-Kemendagri-BPKP, atas tata kelola pemerintahan daerah pada area strategis di enam kabupaten/kota menunjukkan capaian yang masih rendah," kata Dian Patria kepada TribunSorong.com.

Ia bilang, nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) baru mencapai 28 persen, jauh dibawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 76 persen.