Sorong Selatan Jadi Daerah Dengan Pelaporan Pajak dan Aset Terburuk di Papua Barat Daya
Diantara lima Kabupaten dan satu Kota, Kabupaten Sorong Selatan menjadi wilayah dengan laporan paling buruk.
Penulis: Misael Membilong | Editor: Milna Sari
lihat foto
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi di wilayah Papua Barat Daya, Senin (22/5/2023).
Bertempat di Gedung Lambert Jitmau Kompleks Perkantoran Wali Kota Sorong dan dihadiri oleh Wali Kota dan Bupati se Papua Barat Daya, pimpinan OPD, sfaf ahli sampai dengan pejabat DPRD.
Baca juga: KPK Soroti Kondisi Jalan di Raja Ampat yang Tak Dibenahi Bertahun-tahun: Ada Masalah
Koordinator KPK Wilayah Papua Barat Daya Dian Patria dalam sambutanya mempresentasikan laporan pajak kabupaten kota.
Diantara lima Kabupaten dan satu Kota, Kabupaten Sorong Selatan menjadi wilayah dengan laporan paling buruk.
Sementara Kabupaten Raja Ampat menduduki urutan pertama terbaik dalam pelaporan pajak dan aset daerah.
"Ini sangat disayangkan, kenapa Sorong Selatan begini, artinya ketika diingatkan pejabat dan pimpinan OPD tidak menggubris hal ini," ucap Dian
Ia juga menambahkan hal ini terjadi karena Bupati dan Sekda tidak terlalu serius mengingatkan pimpinan OPD.
Baca juga: KPK Lakukan Penyitaan Aset Pemda yang Dibawa Mantan Pejabat, Sejumlah Pejabat Sorong Selatan Panik
Dian juga menyinggung Kota Sorong sebagai Ibu Kota Provinsi yang laporanya masuk dalam kategori buruk untuk lebih diperbaiki dan menjadi role model.
Dalam laporannya untuk keseluruhan wilayah di Tanah Papua, Kabupaten Kaimana menjadi yang terbaik dalam laporan keuangan dan aset daerah.
Baca juga: KPK Minta Pemda Tegas Dalam Manajemen ASN: Jangan Bawa Virus ke DOB
Koordinator Wilayah Papua Barat itu juga mengingtkan kepada Pj Gubernur dan Sekda Papua Barat Daya, untuk mengevaluasi setiap pejabat dari kabupaten dan kota yang dipercayakan mengemban tugas di Provinsi.
"Pimpinan Provinsi harus memeriksa dan mengevaluasi kinerja mereka di Kabupaten, baik dalam pelaporan aset daerah maupun harta kekayaan pribadi," ucapnya.
Rapat koordinasi ini digelar untuk mencegah praktek korupsi khususnya di wilayah-wilayah DOB (tribunsorong.com/misael membilong)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.