KPK Minta Pemda Tegas Dalam Manajemen ASN: Jangan Bawa Virus ke DOB

Penjabat Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian, Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga.

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Milna Sari
TRIBUNSORONG.COM/PETRUS BOLLY LAMAK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi di wilayah Papua Barat Daya Senin (22/5/2023). 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi di wilayah Papua Barat Daya.

Pantauan TribunSorong.com, rakor berlangsung di gedung Lambertus Jitmau Senin (22/5/2023).

Rakor dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad.

Penjabat Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian, Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga.

Baca juga: KPK Lakukan Penyitaan Aset Pemda yang Dibawa Mantan Pejabat, Sejumlah Pejabat Sorong Selatan Panik 

Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Moso, Penjabat Bupati Tambrauw Engelbertus Kocu.

Penjabat Bupati Maybrat Bernhard Rondunuwo, Bupati Raja Ampat Abdul Farus Umlati serta seluruh pejabat tinggi wilayah Papua Barat Daya.

Dalam rakor, Koordinator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Papua Barat Daya, Dian Patria menyampaikan sejumlah persoalan berkaitan dengan tata kelolah pemerintahan.

Baca juga: KPK Terima Banyak Aduan soal Dugaan Korupsi di Sorong Selatan Papua Barat Daya

Terutama soal pengembalian kendaraan dan rumah dinas yang dikuasai pihak lain bagi pensiunan dan mutasi ke Papua Barat Daya.

Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), nilai Monitoring Center for Prevention (MCP).

APBD, Pokir dan titipan, hibah dan bansos optimalisasi pajak daerah, pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D).

Penyitaan aset yang dilakukan KPK di Sorong Selatan.
Penyitaan aset yang dilakukan KPK di Sorong Selatan. (TribunSorong)

Persoalan managemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kelembagaan daerah otonomi baru (DOB).

"Termasuk menjelang pemilu, kami ingatkan untuk selalu berhati-hati. Mari kita sukseskan pemilu 2024," kata Dian Patria kepada TribunSorong.com.

Baca juga: KPK Soroti Kondisi Jalan di Raja Ampat yang Tak Dibenahi Bertahun-tahun: Ada Masalah

Ia bilang, kehadiran KPK tidak menakut-nakuti tapi mau mengambil langkah kongkrit.

Terlebih soal managemen ASN, ucapnya jangan sampai membawa virus ke Papua Barat Daya.

"Kalau tidak ada yang koperatif akan dilaporkan," pungkas dia.(tribunsorong.com/petrus bolly lamak)

 

Sumber: TribunSorong
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved