Dosen Uncen Minta Pemuda Papua Barat Daya Siapkan Diri Isi DOB

Menurut Aloysius, salah satu hal yang diperhatikan oleh Pemprov di 4 DOB yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya ialah keberpihakan pada OAP dalam pengisian jabatan birokrasi baik yang diambil dari provinsi induk dan kabupaten/kota maupun pengadaan CPNS baru.

“Harus representasi Orang Asli Papua 80 persen dan non OAP 20 persen, terutama dalam mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung seperti sekretaris daerah, dinas/badan keuangan, Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah, dan pengampu urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Jika ini hanya teori, DOB tidak berhasil, gagal,” tegas Aloysius yang kini menjabat Direktur RSUD Jayapura ini.

 Ia menambahkan, hal lain yang tak kalah penting ialah Pemerintah Provinsi di 4 DOB di Tanah Papua harus melakukan rekognisi dan perlindungan bagi OAP dapat terimplementasikan.

Rekognisi paling mendasar meliputi pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat, sumber penghidupan, dan cara mengelola hak ulayat.

Aktivitas ekonomi seperti penanaman modal harus berjalan secara cermat.

“Penanaman modal harus berpijak pada rencana tata ruang wilayah dan jika akan menggunakan tanah ulayat perlu mekanisme yang lebih ketat,” kata Aloysius.

“Misalnya investasi yang dilakukan harus sesuai dengan potensi lokal dan tanah yang digunakan hanya dapat dimanfaatkan dengan sistem sewa, pinjam pakai atau bagi hasil.”

“Dalam konteks langkah perlindungan lain dan mendesak adalah merumuskan kebijakan baru mengenai Regulasi pengelolaan arus migrasi,” urai birokrat asal Mee yang sudah menulis tujuh buku ini.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul "Aloysius Giyai Ingatkan Kebijakan Pembangunan DOB Harus Memihak Orang Asli Papua"