Dianggap Belum Siap Kuliahkan Pemuda Papua ke Luar Negeri, Senator Ini Beri Solusi Ini ke Pemda

TRIBUNSORONG.COM, MANOKWARI - Senator Filep Wamafmamenyoroti puluhan hingga ratusan anak Papua yang kuliah ke luar negeri menggunakan Dana Otsus seperti yang dilakukan Pemda Papua dan Papua Barat sejak dulu.

Daripada membiayai kuliah ke luar negeri, menurutnya mending meningkatkan kelas kampus di Papua hingga berstandar internasional.

Ia mendorong lembaga pendidikan formal maupun informal di Tanah Papua menaikkan kelasnya jadi  berstandar internasional.

Menurut Wakil Ketua I Komite DPD RI hal itu bisa jadi solusi jitu mencetak anak Papua yang unggul dan berdaya saing.

"Lembaga pendidikan yang ada di Papua inilah yang kita jadikan berstandar internasional," kata Filep Wamafma  dalam sesi podcast TribunPapuaBarat.com bertajuk "Otsus dan Pemekaran dari Perspektif Senator Papua Barat", di  studio TribunPapuaBarat.com, Jl Merdeka, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat, Sabtu (12/8/2023) sore.

Menurut dia, tata kelola beasiswa anak Papua ke luar negeri belum dipersiapkan secara matang oleh pemda di Tanah Papua.

Seperti terlihat dari persoalan pembayaran uang kuliah dan biaya hidup mahasiswa yang kerap seret.

Baca juga: Pemkab Raja Ampat Kirim 45 Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi ke Kota Studi

Atau ketika anak Papua lulusan luar negeri, itu kembali ke daerah, namun tidak terserap lapangan pekerjaan.

Alhasil, beasiswa ke luar negeri yang menggunakan dana Otsus dalam jumlah besar, itu menjadi kurang efisien bagi percepatan pembangunan SDM di Tanah Papua.

"Indonesia emas 2045 sebentar lagi, tapi belum ada master plan  pembangunan pendidikan di Papua oleh Pemerintah Pusat dan daerah itu seperti apa," ujarnya.

Baca juga: UKSW Salatiga Siap DO Mahasiwa Penerima Beasiswa Otsus yang Lambat Lulus, Dekan: Banyak Hura-hura

Filep mengakui, putra-putri Papua masih kurang dibekali keterampilan dan sertifikasi nasional maupun internasional.

Sehingga sulit bersaing dengan lulusan dari daerah lain di Indonesia untuk bekerja di lembaga atau perusahaan internasional.

Seperti yang ia temukan ketika melakukan penelusuran kepada tenaga kerja di BP Tangguh - Teluk Bintuni.

"Orang Papua hanya dibutuhkan di tahap konstruksi. Untuk sistem operasi dan industri, orang Papua tidak dipakai karena tidak punya sertifikasi. Dipakailah yang dari Jawa, Sumatera dan lain-lain," urainya.

Oleh sebab itu, Filep mendorong pembentukan balai latihan kerja (BLK) yang benar-benar memberdayakan generasi muda Papua.