Dinas Kesehatan Kependudukan dan KB Minta Orang Papua Barat Daya Kembali Makan Sagu

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dinas Kesehatan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Papua Barat Daya mengajak masyarakat menjadikan pangan lokal dalam pemenuhan gizi keluarga.

Hal itu guna menyukseskan program 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan, Kependudukan, dan KB Naomi Netty Howay.

Baca juga: Gelar Workshop Posyandu, Dinkes Papua Barat Daya Targetkan Stunting Turun hingga 14 Persen

Dia mengatakan panganan lokal yang dimaksud adalah sagu, singkong, ubi jalar, dan keladi sebagai sumber karbohidrat utama, sehingga masyarakat tidak selalu menjadikan beras sebagai pangan utama.

“Pangan lokal, seperti sagu dan patatas  yang ada di tempat kita dapat diolah dengan baik jadi sumber panganan pokok. Kalau dilihat kandungan gizinya juga dan fungsinya sama. Bahkan lebih baik dari beras yang datang dari luar Papua,” kata kata Naomi Netty Homay saat ditemui TribunSorong.com di kantor TP PKK Papua Barat Daya, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Dinkes Papua Barat Daya Gelar Pengobatan Massal Gratis di Kabupaten Maybrat

Dia menuturkan bahwa program 1.000 HPK merupakan satu dari sekian program prioritas pemerintah provinsi Papua Barat Daya.

Istri mantan bupati Maybrat itu juga mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung program ini, khususnya pengentasan masalah kesadaran pemenuhan gizi keluarga.

Baca juga: Dinkes PBD: 14 Nakes yang Dievakuasi Seusai Diancam KKB Papua Akan Kembali Bekerja dengan Normal

“Program prioritas gubernur Papua Barat Daya itu 1.000 hari pertama kehidupan.  Kita secara bersama-sama harus mendampingi masyarakat khusunya orang tua dalam pemenuhan gizi. Mulai dari gizi ibu hamil sampai  anak berusia dua tahun,” ucapnya.

Naomi Netty Howay juga menjelaskan program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka stanting.

Sebagai informasi, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat angka stunting Papua Barat Daya masih jadi satu dengan Papua Barat.

Mengingat provinsi Papua Barat masih menjalani masa transisi jadi daerah otonom baru (DOB).

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi balita stunting Papua Barat meningkat 3,8 poin dari tahun sebelumnya sebesar 26,2 persen.

Pada tahun 2022 prevalensi balita stanting di Papua Barat mencapai 30 persen.

Angka tersebut dinilai masih tinggi oleh Kementerian Kesehatan.

(tribunsorong.com/ilma de sabrini)