LRA dari SIPD OPD Maybrat Tak Sesuai SP2D Badan Keuangan

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Monitoring meja pemerintah Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya ditunda.

Saat ini ujar Kepala Keuangan Maybrat Onavia  De Lora Sraun proses penyerapan anggaran 30 persen.

"Dari LRA dari SIPD itu tidak sesuai dengan SP2D yang dikeluarkan oleh keuangan," ujarnya, Rabu (30/8/2023).

Pihaknya sudah meminta ke pimpinan OPD untuk sesuaikan LRA mereka dulu, karena itu harus sama dengan SP2D yang kami keluarkan.

"Mungkin tanggal 31 Agustus baru kita kembali melakukan monitoring meja bersama pimpinan OPD,"bebernya kepada tribunsorong.com diruang Kerjanya.

Dengan rentang waktu yang ada, pihaknya tetap mengecek ke aplikasi SIPD, ada OPD yang mungkin belum prov jurnalnya, akan kami beritahukan ke masing-masing bendahara.

"Biasanya staf kami langsung foto dan kirim ke masing-masing OPD untuk mereka prov supaya bisa terbaca di jurnal LRA,"katanya Onavia

"Hanya yang menjadi kendala yaitu kita punya Bendahara yang proaktif melihat di aplikasi,"tegasnya.

Sebenarnya ujarnya kalau mereka proaktif dan lihat di LRA mereka pasti mereka akan tahu kenapa selisih.

Batas waktu yang ada, kalau masih ada OPD yang masif dan LRAnya belum selesai pihaknya akan panggil dan selesaikan laporan.

Untuk SIPD itu ranahnya OPD, kita keuangan hanya periksa saja, itu semua dilakukan oleh OPD mulai dari pengajuan sampai permintaan untuk pihak ketiga.

Baca juga: Lakukan Monitoring Meja, PJ Bupati Maybrat Fokus Pengadaan DPA, Data Jadi Prioritas

"Mereka sekarang punya LRA/Laporan OPD tersendiri sudah ada, dan bisa buka sendiri tanpa kita keuangan,"katanya.

Malah kita keuangan tidak bisa masuk di mereka punya SIPD, karena punya user.

Sambungnya lagi, pihaknya satu minggu ini tidak ada proses pencairan, lebih baik kita mencegah.

Pihaknya akan fokus pada laporan dari Maret hingga sampai di bulan Agustus dulu.

Supaya tahu betul-betul realisasi, karena buat laporan biasanya manual.

Karena manual pihaknya menggunakan rekening koran, tetapi pusat tarik itu dari SIPD.

OPD harus proaktif dan SPJ itu setiap bulan, ini semuanya sudah lengkap.

"Kami telah melakukan bimtek dua hari di Kota Sorong, tanggal 15 Sosialisasi dari Pak Dirjen  bina keuangan daerah, dan tanggal 16  bimtek," katanya.

Dari hasil bimtek itu, Minggu depan kita sudah mulai tarik data dari OPD, untuk buatkan laporan ke Bupati setiap hari Senin.

Sementara prov nanti dari kementerian tau dan itu akan jadi masalah.

(tribunsorong.com/desianus watho)