Tutup Sosialisasi Saber Pungli, Pj Sekda Maybrat: Jangan Bilang Maybrat itu Biasa-biasa
Menurutnya sosialisasi itu penting karena itu bagian dari rambu-rambu kita untuk mengelola anggaran baik kita di tingkat OPD dan juga di bapak kepala
Penulis: Desianus Watho | Editor: Milna Sari
TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Ferdinandus Taa tutup sosialisasi pencegahan pemungutan liar (Saber Pungli) Inspektorat Kabupaten Maybrat, Kamis (31/8/2023)
"Kita telah mendapat pencerahan hukum, agar kedepannya pengelolan keuangan harus lebih baik," ujarnya.
Menurutnya sosialisasi itu penting karena itu bagian dari rambu-rambu kita untuk mengelola anggaran baik kita di tingkat OPD dan juga di bapak kepala kampung dan juga para pendamping.
Selama ini kita misalnya lakukan apa saja kita anggap itu biasa, yang biasa tapi setelah orang menjelaskan dari sisi aturan ternyata ini yang orang bilang pungli dan kita harus paham.
Baca juga: Menghidupkan Asa Literasi Maybrat Bersama Rumah Pintar Atmatu
Pemilihan kepala kampung akan segera berlangsung, karena peraturan sudah ada, kamu kepala kampung mau suka dan tidak suka itu urusan kalian.
Setiap pemimpin ada masa dan waktunya, sehingga ketika kita jadi pimpinan harus berbuat sesuatu yang nyata dan menjadi cerita bagi akan, cucu kita.
"Saya tidak main-main, ganti jadi jangan main-main, kalian harus kerja betul," ujarnya kepada TribunSorong.com.
Uang masyarakat itu katanya kerja baik-baik ambil uang bila perlu taruh di meja seperti orang digunung taruh di meja ini uang kamu punya uang orang potong silakan bangun sesuai dengan perencanaan yang direncanakan.
Atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Kapolres, pak Kanit dari kejaksaan negeri Sorong dan Inspektorat.
"Materi sudah diberikan, tinggal masing-masing kerja, kita mulai,"tutur Ferdinandus Taa
Hal-hal yang biasa kita bilang aturan itu kita Maybrat biasa-biasa saja, itu tidak boleh.
Bapak/ibu kepala kampung gunakan dana kampung itu baik, karena itu masuk di APBD kabupaten Maybrat.
"Jangan ada masalah tertentu baru lihat dana kampung cair, pakai masa datang tekan untuk diselesaikan gunakan Dana desa, itu stop,"tegasnya.
Itu uang Masyarakat, kalau mau bayar pakai uang kampung lalu pembangunan nanti dibangun pakai apa.
Kita lihat kepala Kampung jaman dulu tidak pegang uang tetapi tertib, kepala kampung sekarang pegang Uang tapi tidak tertib.
(tribunsorong.com/desianus watho)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.