Didemo Lanjutkan Tahapan Pemilu, Ini Tanggapan Bupati Sorong Selatan

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Usai melangsungkan aksi demo damai dukungan kepada KPU Sorong Selatan, Forum peduli demokrasi Kabupaten Sorong Selatan mendatangi Kantor Bupati.

Mereka kembali berorasi di kantor Bupati Sorong Selatan.

Koordinator aksi Isak Yable dalam orasinya mengatakan pemerintah daerah diminta memberikan dukungan ke KPU Sorong Selatan dan Bawaslu.

Baca juga: Forum Peduli Demokrasi Sorong Selatan Menentang Upaya Provokatif dan SARA dalam Pemilu 2024

"Kami meminta kepada Bupati Kabupaten Sorong Selatan memberikan pernyataan untuk mendukung demokrasi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Karena kami masyarakat Kabupaten Sorong Selatan peduli terhadap demokrasi, karena semua yang  ada hidup di Negeri Republik Indonesia berdiri diatas  demokrasi," katanya dalam orasinya.

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga semua pihak harus menjalankan hak demokrasinya dengan baik bukan demokrasi yang secara pihak-pihak dengan isu dari mana-mana, tetapi melaksanakan demokrasi di negara ini dengan baik.

Baca juga: Massa Minta KPU Sorong Selatan Tak Termakan Hoaks

"Kami berharap pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tahapan-tahapan demokrasi yang sedang berjalan berdasarkan undang-undang yang berlaku," tutupnya. 

Sementara itu, Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli saat menemui massa menegaskan pemerintah dirinya mengucapkan terima kasih kepada Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Sorong Selatan yang hari ini sudah hadir di Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di kantor bupati untuk meminta kepada pemerintah daerah dan Bupati Sorong Selatan untuk mendukung demokrasi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Sempat Terhenti, Warga Sorong Selatan Dukung KPU Lanjutkan Tahapan Pemilu

Ia melanjutkan, terkait dengan demo yang dilakukan di kantor KPUD Kabupaten Sorong Selatan beberapa waktu lalu, dirinya sebagai pemerintah daerah harus memberikan kenyamanan bagi daerah ini.

"Saya sebagai pemerintah daerah dalam hal ini bupati harus memberikan kenyamanan bagi daerah ini, apabila pemerintah daerah tidak hadir pada saat demo apakah sesuatu yang terjadi pada saat itu kalian bisa bertanggung jawab atas keamanan," tanya bupati.

"Saya sebagai kepala daerah wajib untuk menjaga itu. Saya harus memfasilitasi mereka, sebab kalau saya tidak memfasilitasi masyarakat untuk bertemu dengan ketua KPU RI, kalian meminta saya agar menjaga demokrasi, bagaimana tanggapan kalian dengan  keputusan KPU RI yang mana ada yang dirugikan karena ada keputusan KPU RI nomor 71 sudah menetapkan 5 orang dan itu semua sudah masuk sudah selesai tinggal mau dilantik tinggal mau dikukuhkan sudah ikut segala macam sampai baju  sudah diukur tiba-tiba ada keluar SK Nomor 75," urainya. (tribunsorong.com/Paulus Pulo)