Cegah Korupsi di DOB, KPK Rakor Bersama OPD Pemprov Papua Barat Daya

"Mudah-mudahan pengisian pejabat, perangkat daerah serta pendukungnya dan P3D bisa segera dilakukan, supaya jangan periksa sendiri lapor sendiri," ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan MCP bersama bertindak sebagai PIC dan verifikator, melakukan penilaian atas dokumen yang dilakukan approve oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Sementara itu, staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik Yakob Kareth mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung langkah Korsup Wilayah V KPK RI mencegah atau memberantas penyelewengan kewenangan, penyelewengan anggaran, penyuapan dan praktek-praktek korupsi lainnya.(Tribunsorong.com/petrus bolly lamak)